MEGAPOLITIK.COM - Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tengah jadi sorotan setelah Bupati Sudewo menerbitkan kebijakan yang memicu kontroversi besar.

Ia memutuskan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB–P2) hingga 250 persen, lonjakan drastis yang mengejutkan publik, terlebih setelah 14 tahun tarif tersebut tak pernah disentuh revisi.

Kebijakan Bupati Pati itu resmi berlaku melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 17 Tahun 2025 yang mengubah dasar pengenaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Dampaknya langsung terasa, beban warga yang sebelumnya hanya ratusan ribu rupiah kini menjulang hingga jutaan rupiah per tahun.

Tak ayal, amarah warga pun memuncak.

Ribuan orang turun ke jalan, menuntut kebijakan itu segera dicabut bahkan mendesak Bupati Sudewo untuk mundur dari jabatannya.

Gelombang protes ini bukan hanya soal pajak, melainkan juga meluas ke berbagai kebijakan lain yang dianggap menekan rakyat, mulai dari pemangkasan tenaga honorer hingga proyek pembangunan yang dituding boros anggaran.

Tekanan publik akhirnya berbuah hasil.

Kebijakan kenaikan PBB dicabut, tetapi badai politik belum reda.

Desakan pemakzulan terhadap Bupati Sudewo terus bergulir di DPRD, memperlihatkan betapa rentannya legitimasi seorang kepala daerah ketika bersentuhan langsung dengan kepentingan ekonomi rakyat kecil.

Fenomena di Pati ternyata hanyalah potret kecil dari masalah yang lebih besar.

Kenaikan PBB secara ekstrem juga menghantui sejumlah daerah lain, seperti Cirebon, Jombang, Semarang, hingga Bone.

Publik di berbagai daerah sama-sama menghadapi keresahan akibat beban pajak yang melonjak, bahkan sampai memicu aksi protes terbuka.

Pertanyaan besar pun menyeruak, apakah kebijakan ini sekadar penyesuaian teknis terhadap NJOP? Ataukah bagian dari manuver politik kepala daerah?

Berikut profil para bupati yang menaikkan tarif PBB dan menuai gejolak di wilayah masing-masing.

Profil Para Bupati yang Menaikkan Tarif PBB

1. Imron Rosyadi (Bupati Cirebon, Jawa Barat)

Imron Rosyadi, lahir pada 17 Desember 1961, dikenal sebagai sosok birokrat sekaligus politikus yang meniti karier dari bawah hingga akhirnya dipercaya memimpin Kabupaten Cirebon.

Ia pertama kali menjabat sebagai Bupati Cirebon pada 1 Oktober 2019 hingga 17 Mei 2024, setelah sebelumnya terpilih sebagai Wakil Bupati berpasangan dengan Sunjaya Purwadi Sastra dalam Pilkada 2018.

Pelantikan Imron sebagai Bupati definitif dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pada 1 Oktober 2019.

Momentum tersebut bersamaan dengan pelantikan Wakil Bupati Indramayu.

Karier politiknya berlanjut di Pilkada 2024, ketika ia kembali maju sebagai calon Bupati bersama Agus Kurniawan Budiman.

Pasangan ini keluar sebagai pemenang, dan pada 20 Februari 2025, keduanya resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

Sebelum terjun ke politik, Imron adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Jabatan terakhir yang diembannya sebelum masuk dunia pemerintahan daerah adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

Pendidikan dasar ditempuhnya di SD Batembat Cirebon, lalu ia melanjutkan pendidikan agama di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon.

Selama kurang lebih sembilan tahun (1974–1983), Imron menimba ilmu agama di pesantren tersebut, mulai dari tingkat MTs hingga MA.

Selepas nyantri, ia melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bandung, kini UIN Sunan Gunung Djati, dengan mengambil jurusan Perdata Agama Islam.

Tak berhenti di sana, Imron juga menamatkan studi S-2 di dua bidang, yakni Magister Manajemen di STIE Jakarta (1988) dan Magister Agama.

Karier birokratnya dimulai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung sebagai staf.

Perlahan, ia menapaki tangga karier, dari Wakil PPN KUA Kecamatan Lembang hingga menjadi penghulu di Bandung Barat pada 2010–2016.

Ia juga pernah menjabat Kepala Departemen Agama di Kabupaten Bandung, lalu dipercaya memimpin Departemen Agama Bandung Barat setelah pemekaran wilayah.

Setelah itu, ia kembali lagi ke Kabupaten Bandung dengan posisi yang sama.

Pada 2016, Imron dipindahtugaskan ke Cirebon sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

Tiga tahun kemudian, ia memutuskan terjun ke dunia politik dan maju sebagai Wakil Bupati mendampingi Sunjaya Purwadi Sastra, yang menjadi awal langkahnya menuju kursi Bupati Cirebon.

2. Warsubi (Bupati Jombang, Jawa Timur)

Warsubi, yang lahir di Jombang, 19 Juli 1968 adalah Bupati Jombang yang resmi dilantik pada 20 Februari 2025.

Perjalanan politiknya dimulai ketika ia dipercaya untuk memimpin Desa Mojokrapak, Tembelang, sejak 2007 hingga 2024.

Dari sanalah namanya makin dikenal hingga akhirnya terpilih menjadi Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Jombang periode 2020–2025.

Setelah lulus dari SMA PGRI 2 Jombang pada 1988, ia melanjutkan studi D3 Pertanian di Universitas Brawijaya Malang dan menyelesaikannya pada 1991.

Kemudian, ia kembali menimba pendidikan di Universitas Wisnuwardhana Malang, meraih gelar Sarjana Hukum pada 1999.

Tidak berhenti di situ, ia kemudian menuntaskan Magister Ilmu Administrasi di Universitas Wijaya Putra Surabaya pada 2022.

Selain dikenal sebagai birokrat dan tokoh masyarakat, Warsubi juga aktif di dunia usaha.

Ia mendirikan Usaha Dagang Phalosari Jombang serta menjadi komisaris di sejumlah perusahaan, di antaranya PT Phalosari Unggul Jaya, PT Wako Callenge, Samsubi Anugerah Jaya Transportasi, PT Multi Farm Indo Jaya, hingga PT Paku Permata Land.

Prestasinya pun tak sedikit.

Ia menerima penghargaan Pembina Ketahanan Pangan Tingkat Desa se-Jawa Timur tahun 2014, lalu penghargaan bergengsi Adhikarya Pangan Nusantara di tahun yang sama.

Pada 2023, ia kembali mendapat apresiasi lewat PWI Jombang Award sebagai Tokoh Inspiratif UMKM.

3. Ngesti Nugraha (Bupati Semarang, Jawa Tengah)

Pasangan Ngesti Nugraha–Nur Arifah tampil sebagai pemenang mutlak dalam Pilkada 2024 Kabupaten Semarang dengan sokongan dari 17 partai politik.

Keduanya akan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 20 Februari 2025.

Bagi Ngesti, kemenangan ini menjadi awal periode keduanya sebagai Bupati Semarang, yang sebelumnya, ia pimpin bersama Basari.

Ngesti pernah bekerja sebagai kondektur bus jurusan Kopeng–Salatiga–Semarang sebelum masuk ke dunia politik.

Bahkan, ada ungkapan populer di Semarang bahwa hampir separuh warga pernah bersalaman dengannya.

Kedekatan inilah yang menjadi modal besar kemenangannya bersama Nur Arifah di Pilkada 2024.

Kini, di usia 54 tahun, Ngesti menetap di Dusun Gedad, Desa Wates, Kecamatan Getasan, dan mengantongi gelar Magister Hukum dari Universitas Diponegoro.

Karier Politik yang Panjang Karier politik Ngesti dimulai dari bawah.

Selama satu dekade (2002–2012), ia menjabat sebagai Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Getasan, lalu dipercaya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Semarang sejak 2015 hingga sekarang.

Di legislatif, ia tiga kali duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Semarang.

Namun, pada periode terakhir, ia memilih jalur eksekutif dan mendampingi Munjirin sebagai Wakil Bupati (2016–2020).

Pada Pilkada 2020, Ngesti berpasangan dengan Basari dan kembali menang, hingga resmi dilantik sebagai Bupati pada 26 Februari 2021.

Kemenangan Telak di Pilkada 2024 Pada Pilkada terbaru, Ngesti–Arifah meraih 445.567 suara atau 80,26 persen, jauh mengungguli pasangan Nurul Huda–Yarmuji yang hanya mendapat 109.571 suara.

4. Andi Asman Sulaiman (Bupati Bone, Sulawesi Selatan)

Andi Asman Sulaiman lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 4 Juni 1978.

Ia berasal dari keluarga sederhana, dengan sang ayah yang berprofesi sebagai Babinsa.

Sejak kecil, Andi sudah terbiasa turun tangan membantu orang tuanya di sawah karena bertani menjadi salah satu sumber penghidupan keluarga.

Ia berhasil meraih gelar sarjana dari STIA Prima Bone pada 2006, lalu melanjutkan studi magister di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar hingga lulus pada 2015.

Kariernya di pemerintahan dimulai dari level kecamatan, dengan menjabat sebagai Camat Barebbo di Bone.

Perjalanan itu berlanjut saat ia dipercaya memimpin Dinas Ketahanan Pangan pada 2019–2021.

Tak berhenti di situ, pada 2022 hingga 2023, ia kembali diamanahi tanggung jawab besar sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bone.

Puncak kiprahnya hadir di Pilkada 2024.

Berpasangan dengan Andi Akmal Pasluddin, ia berhasil meraih 199.954 suara atau sekitar 49 persen, menorehkan kemenangan penting dalam kontestasi politik tersebut.

Tepat pada 4 Februari 2025, Andi Asman resmi dilantik sebagai Bupati Bone, melanjutkan perjalanan panjangnya dari sawah keluarga hingga kursi kepemimpinan daerah.

Penutup

Itulah profil para bupati yang menaikkan tarif PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Terbaru, ada Bupati Pati yang menaikkan tarif PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) hingga 250 persen. (apr)