MEGAPOLITIK.COM - Tekanan terhadap industri perhotelan di Samarinda masih berlanjut seiring penerapan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Pembatasan belanja untuk berbagai kegiatan kedinasan membuat permintaan terhadap fasilitas hotel ikut terdampak dan berimbas pada pendapatan pelaku usaha sepanjang 2026.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyebut penerimaan yang berkaitan dengan sektor perhotelan hingga September 2026 tercatat sekitar Rp160 miliar.
Nilai tersebut masih lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan pada 2025, yaitu sekitar Rp200 miliar.
Helmi menjelaskan, pengurangan agenda resmi pemerintah turut mengubah pola penggunaan layanan hotel.
Selama ini, kegiatan rapat, pertemuan, dan acara seremonial menjadi salah satu sumber permintaan bagi industri perhotelan.
Ketika agenda tersebut dikurangi, aktivitas bisnis hotel ikut mengalami tekanan.
“Efisiensi dari pemerintah sendiri menjadi salah satu penyebabnya. Banyak kegiatan yang sifatnya seremonial untuk sementara ditiadakan,” jelasnya.
Ia berpandangan, kondisi industri perhotelan juga berkaitan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kegiatan.
Keterbatasan anggaran membuat peluang penyelenggaraan acara yang melibatkan fasilitas hotel menjadi lebih sedikit.
Atas kondisi tersebut, Helmi berharap pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan penyaluran dana transfer ke daerah.
Menurutnya, dukungan fiskal yang memadai diperlukan agar pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan program maupun kegiatan yang telah direncanakan.
Jika kapasitas anggaran daerah membaik, pelaksanaan kegiatan pemerintahan berpotensi kembali meningkat.
Situasi itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi dan memberikan dampak terhadap sektor usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara, termasuk perhotelan.
Di sisi lain, Helmi mengingatkan bahwa keberlangsungan bisnis hotel tidak seharusnya hanya bertumpu pada belanja pemerintah.
Pelaku usaha perlu memperluas pasar dengan menarik lebih banyak pengunjung dari luar Samarinda agar tingkat hunian tetap terjaga meskipun kegiatan kedinasan berkurang.
Ia pun meminta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) bersama pengelola hotel meningkatkan promosi untuk memperkenalkan Samarinda kepada calon pengunjung.
Upaya tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis untuk datang dan memanfaatkan layanan akomodasi di kota ini.
“Kita juga berharap pihak hotel melalui PHRI bisa melakukan promosi agar tamu dari luar daerah tertarik datang dan menginap di Samarinda,” ucapnya.
Menurut Helmi, perluasan promosi dan peningkatan jumlah kunjungan dari luar daerah dapat menjadi alternatif untuk menjaga aktivitas industri perhotelan di tengah berkurangnya kegiatan pemerintah.
Dengan mengoptimalkan potensi pasar tersebut, sektor hotel dan restoran diharapkan tetap mampu menggerakkan perekonomian sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. (adv)





