MEGAPOLITIK.COM - Penataan jalan di sekitar Pasar Pagi, Samarinda, menuai keberatan dari warga dan pedagang. Selain khawatir toko terendam akibat peninggian jalan sekitar 50 sentimeter, mereka menilai rencana pemasangan pagar dan taman berpotensi menghambat akses kendaraan pengangkut barang hingga mobil pemadam kebakaran.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Komisi I DPRD Samarinda yang melakukan inspeksi mendadak di Jalan Mas Tumenggung Nomor 27, Jumat (23/10/2026).
Peninjauan dipimpin Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda.
Di lokasi, Ahmad mempertanyakan dasar pelaksanaan pembangunan, status kepemilikan lahan, serta keterkaitan pekerjaan tersebut dengan proyek Pasar Pagi. Ia menilai sejumlah persoalan perlu diperjelas sebelum penataan dilanjutkan.
“Hari ini kita turun ke lapangan, sidak. Persoalannya terkait pembangunan jalan yang ada di sekitar kawasan Pasar Pagi ini. Menurut saya ini tidak sesuai aturan yang ada,” kata Ahmad.
Menurut dia, pelaksana pekerjaan belum mengetahui secara jelas kepemilikan lahan. Pembangunan jalan tersebut juga disebut tidak termasuk dalam satu paket pekerjaan dengan Pasar Pagi.
“Pertama, mereka tidak mengetahui ini lahan milik siapa. Kedua, ini tidak sepaket dengan Pasar Pagi. Nah, Pasar Pagi itu sendiri karena itu HGB, jadi akses jalan ini dibikin sendiri dalam rangka keperluan untuk warga menyeberang,” jelasnya.
DPRD Samarinda Khawatir Akses Pedagang Terhambat
Ahmad menyoroti rencana pembangunan pagar di kedua sisi jalan, taman, serta fasilitas pelengkap lainnya. Menurut dia, penataan tersebut berpotensi mengurangi akses kendaraan menuju toko-toko di sekitar kawasan.
Padahal, pedagang membutuhkan akses untuk menerima pasokan barang. Jalur yang dapat dilalui kendaraan darurat juga harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan.
“Kalau ada kebakaran, mobil tidak bisa masuk. Termasuk pedagang di sini, kalau mau masuk mobil angkut barangnya, tidak bisa,” ujarnya.
Kekhawatiran lain muncul akibat permukaan jalan yang telah ditinggikan sekitar setengah meter. Warga khawatir perubahan elevasi tersebut membuat air lebih mudah masuk ke toko ketika hujan deras dan banjir.
Ahmad mengatakan warga masih dapat menerima kondisi jalan yang sudah terbangun, meski dengan keberatan. Namun, mereka meminta pekerjaan tidak dilanjutkan dengan pemasangan pagar, taman, maupun fasilitas yang berpotensi menghalangi akses.
“Kalau jalan polos, mereka setuju, walaupun sudah ditinggikan kurang lebih setengah meter. Kalau banjir, warga pemilik toko yang kena,” paparnya.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan kota tidak cukup hanya mempertimbangkan estetika. Pemerintah juga harus memastikan perubahan infrastruktur tidak merugikan warga yang tinggal dan mencari nafkah di sekitarnya.
“Program pemerintah harusnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan malah mempersusah rakyat di sekitar sini,” tegas Ahmad.
Karena itu, ia meminta Pemkot Samarinda tidak melanjutkan pembangunan pagar, taman, dan fasilitas pelengkap lainnya di lokasi tersebut.
“Kami minta Pemkot, untuk jalan yang ada ini sudahlah, tetapi jangan diteruskan lagi pembangunannya, termasuk rencana pembangunan pagar, taman, dan pelengkap lainnya,” katanya.
Ahmad Vananzda Soroti Keluhan Intimidasi Warga
Dalam inspeksi tersebut, Ahmad juga menyinggung keluhan warga yang merasa tidak nyaman selama proses pembangunan. Ia menyebut adanya pengerahan personel Satpol PP serta kehadiran unsur kelurahan dan kecamatan yang, menurut keterangannya, berlangsung hampir setiap hari.
Ahmad menegaskan bahwa keberatan warga terhadap proyek tidak serta-merta dapat dianggap sebagai tindakan premanisme.
“Tidak ada premanisme oleh warga sini. Mereka tidak main fisik,” tandasnya.
Ia mengatakan persoalan tersebut akan dibahas bersama kontraktor dan unsur pemerintah kota melalui dialog. Aspirasi warga yang meminta pembangunan pagar dan taman dihentikan akan menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan.
“Kita sepakat mendukung pembangunan Pemkot dalam segala hal sepanjang itu sesuai aturan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Samarinda berencana memanggil seluruh pihak terkait, termasuk warga terdampak. Hasil pertemuan akan dituangkan dalam notulen sebagai dasar pembahasan selanjutnya.
Ahmad juga menyatakan dukungan terhadap aspirasi warga apabila mereka tetap meminta bagian pembangunan yang dipersoalkan untuk dibongkar.
“Tindak lanjut sidak hari ini, kita akan memanggil semua pihak terkait dengan pembangunan ini, termasuk masyarakat. Nanti kesimpulannya kita buatkan notulen. Apabila masyarakat tetap meminta dibongkar, kita mendukung masyarakat,” ungkapnya.
Warga Pasar Pagi Mengaku Tak Pernah Dilibatkan
Keberatan serupa disampaikan Ronal, warga di sekitar Pasar Pagi. Ia mengatakan warga tidak memperoleh pemberitahuan maupun penjelasan memadai mengenai rencana pembangunan sejak pekerjaan dimulai.
Pada awalnya, warga menyambut baik proyek tersebut karena mengira jalan akan diratakan atau diaspal untuk memperbaiki akses. Namun, pelaksanaan di lapangan justru membuat permukaan jalan lebih tinggi.
“Dari proses pembangunan awal, kami sudah bertanya-tanya, ini apa yang dibangun. Tidak ada penjelasan sama sekali, tidak ada pemberitahuan,” kata Ronal.
“Ketika jalan ini awal mau dibangun, kita senang. Kita kira mau diratakan atau diaspal, ternyata ditinggikan,” sambungnya.
Pemasangan batu alam dan rencana penambahan pagar juga memunculkan pertanyaan. Ronal menilai warga seharusnya mendapatkan penjelasan mengenai desain akhir proyek, termasuk dampaknya terhadap akses toko dan risiko banjir.
Ia mengaku warga tidak pernah dilibatkan dalam rapat maupun pertemuan untuk membahas pekerjaan tersebut.
“Warga tidak pernah dilibatkan dalam rapat, tidak pernah dilibatkan pertemuan. Ini juga ada ide mau ditutup, dipagari. Kalau ada kebakaran, mobil tidak bisa masuk sampai belakang,” tuturnya.
Ronal juga mempertanyakan kebutuhan pembangunan pot dan pagar di ruas jalan tersebut. Menurut dia, penataan harus mempertimbangkan keberadaan pedagang yang telah lama menjalankan usaha di kawasan Pasar Pagi, bahkan secara turun-temurun.
“Mereka ini sudah jualan di sini sudah lama, dari kakek, bapak, anak. Tapi begini yang terjadi. Ketika warga protes, tidak digubris, alasannya perintah atasan. Kami saja tidak pernah dilibatkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, warga tidak pernah diperlihatkan denah pembangunan sejak awal pekerjaan. Kondisi tersebut membuat mereka tidak mengetahui secara pasti bentuk akhir penataan maupun perubahan akses yang akan diterapkan.
Ronal mengaku warga pernah mengajak pihak yang menangani pekerjaan untuk bertemu, tetapi tidak memperoleh respons.
“Yang bikin bingung, dari awal proses pembangunan kami tidak pernah diperlihatkan denahnya, ini apa yang dibangun. Mereka sudah pernah kami ajak ketemu, tapi tidak ada respons sama sekali,” katanya.
Warga Minta Pagar Dicabut dan Akses Jalan Dipulihkan
Melalui DPRD Samarinda, warga meminta pemerintah mengevaluasi penataan jalan di sekitar Pasar Pagi. Mereka menginginkan fasilitas yang menghalangi kendaraan dicabut dan jalan dikembalikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Ronal menegaskan akses kendaraan sangat penting untuk menunjang kegiatan usaha, terutama ketika pedagang menerima pasokan barang atau membutuhkan jalur darurat.
“Kami meminta ini semua dicabut, ini dijadikan jalan saja seperti biasa. Yang menghalangi kendaraan dicabut, kemudian di depan itu diratakan supaya akses kendaraan bisa masuk,” tegasnya.
Ia menilai perubahan akses tersebut membuat pedagang seolah terisolasi dari lingkungan usaha mereka sendiri.
“Sekarang warga di sini, pedagang, seakan diisolasi. Memangnya mereka ini pedagang liar?” pungkas Ronal.
Keberatan warga kini menjadi salah satu persoalan yang akan dibahas DPRD Samarinda bersama pihak terkait. Evaluasi diperlukan untuk memperjelas dasar pembangunan sekaligus memastikan penataan kawasan Pasar Pagi tidak mengabaikan akses usaha, keselamatan, dan kepentingan masyarakat sekitar.
(adv)





