Minggu, 22 November 2026
Advertorial DPRD Samarinda

DPRD Samarinda Soroti Pemadaman Listrik Berulang, PLN Diminta Beri Kompensasi 50 Persen

Jumat, 28 Agustus 2026 - 17:56

DPRD - Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim/ Foto: IST

MEGAPOLITIK.COM - Keluhan masyarakat terhadap pemadaman listrik bergilir di Samarinda kembali menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. 

Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga memberikan tekanan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai berulangnya gangguan pasokan listrik menunjukkan pengelolaan kelistrikan di daerah belum berjalan optimal.

Ia mempertanyakan langkah PLN ULP Samarinda dalam menangani persoalan tersebut, terlebih pemadaman kembali terjadi setelah sebelumnya masyarakat juga menghadapi kondisi serupa.

"Ya, enggak becus itu karena kejadian pemadaman berulang ini kan ini yang kedua, udah yang kedua kali," terangnya.

Politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut pemadaman sebelumnya terjadi sekitar satu bulan lalu dan ketika itu masyarakat mendapat penjelasan bahwa gangguan berkaitan dengan proses perbaikan sistem.

Akan tetapi, persoalan serupa kembali muncul dalam beberapa waktu terakhir. 

Menurut Rohim, kondisi tersebut menjadi pertanyaan karena proses perbaikan yang disebutkan PLN belum menunjukkan hasil yang terlihat oleh masyarakat.

"Ya, alasannya sedang ada perbaikan, tapi ini sudah hampir dua pekan ini perbaikan enggak ada progresnya kan? Tiap hari tetap terjadi pemadaman," jelasnya.

Pemadaman Ganggu Aktivitas UMKM

Rohim menilai dampak gangguan listrik tidak berhenti pada terganggunya kegiatan rumah tangga. 

Pelaku usaha kecil juga harus menghadapi risiko kerugian karena aktivitas produksi maupun penyimpanan barang bergantung pada ketersediaan listrik.

Peralatan elektronik berpotensi mengalami kerusakan akibat listrik yang mati dan kembali menyala. 

Sementara itu, pedagang yang menggunakan lemari pendingin juga dapat kehilangan bahan dagangan ketika pasokan listrik terhenti dalam waktu tertentu.

Atas kondisi tersebut, ia meminta PLN tidak menganggap persoalan pemadaman sebagai gangguan teknis semata. 

Menurutnya, ada masyarakat yang menanggung kerugian secara langsung sehingga perusahaan harus menunjukkan bentuk pertanggungjawaban.

"Yang paling dirugikan adalah masyarakat. Makanya saya secara pribadi minta PLN harus tanggung jawab," ungkapnya.

Tagihan Listrik Diusulkan Dipotong 50 Persen

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pelanggan yang terdampak, Rohim mengusulkan adanya pengurangan tagihan listrik. 

Ia menilai pelanggan di wilayah yang mengalami pemadaman berulang layak mendapatkan kompensasi berupa potongan pembayaran.

Besaran kompensasi yang ia dorong mencapai 50 persen dari beban biaya bulanan pelanggan di kawasan terdampak.

Menurut Rohim, kompensasi tersebut dapat menjadi konsekuensi atas terganggunya pelayanan listrik yang diterima masyarakat. 

Ia juga menilai PLN perlu menunjukkan keberpihakan kepada pelanggan yang mengalami kerugian akibat gangguan pasokan.

"Ya, itu bentuk tanggung jawab gitu loh. Jadi kalau PLN memang profesional, mestinya dia kompensasi atas keteledoran dia dalam mengelola apa namanya listrik," terangnya.

Ia berharap usulan kompensasi tidak hanya dipandang sebagai bentuk penggantian kerugian, tetapi juga menjadi pemicu bagi PLN agar segera menyelesaikan persoalan teknis yang menyebabkan pemadaman berulang.

"Ini penting gitu loh kita dorong dia mau kompensasi supaya dia serius untuk menyelesaikan masalahnya," lanjutnya.

PLN Diminta Terbuka soal Perbaikan

Di sisi lain, Rohim meminta PLN memperbaiki pola komunikasi kepada masyarakat selama gangguan listrik masih berlangsung. 

Ia menilai informasi yang diberikan kepada pelanggan perlu menjelaskan kondisi sebenarnya, bukan hanya mencantumkan jadwal pemadaman.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai persoalan yang sedang ditangani, termasuk perkembangan perbaikan dan langkah yang dilakukan PLN untuk mengakhiri pemadaman bergilir.

"Mestinya PLN transparan dengan apa yang terjadi supaya masyarakat juga mengetahui dan bisa melakukan antisipasi-antisipasi," ucapnya.

Rohim mengingatkan bahwa pengumuman mengenai jadwal pemadaman seharusnya tidak menjadi satu-satunya bentuk respons PLN. 

Pemberitahuan tersebut, kata dia, harus disertai upaya penyelesaian yang jelas agar pelanggan tidak terus-menerus dirugikan.

"PLN ini jangan cuman mau amannya sendiri. Mau amannya sendiri itu, yang penting saya udah umumkan mau padam, udah lepas tangan habis itu, enggak bisa begitu," jelasnya.

Rohim menegaskan PLN tidak boleh sekadar mengumumkan jadwal pemadaman lalu menganggap persoalan tersebut selesai tanpa memberikan solusi. (adv)

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink