MEGAPOLITIK.COM - Keluhan pedagang mengenai pembagian lokasi berjualan di Pasar Pagi Samarinda menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda.
Persoalan muncul ketika beberapa lapak yang masih berada dalam satu pengelolaan keluarga justru menempati lantai berbeda, sehingga pedagang kesulitan menjalankan usaha secara bersamaan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Joha Fajal, menyebut penataan pasar masih berjalan sesuai proses yang telah berlangsung.
Kendati demikian, masukan dari pedagang tetap perlu ditampung, terutama menyangkut pembagian lokasi yang dianggap menyulitkan aktivitas perdagangan.
“Kalau Pasar Pagi, ya kita berjalan seperti biasa,” jelas Joha.
Ia menerangkan, persoalan tersebut berkaitan dengan kondisi kepemilikan lapak yang terdaftar atas nama beberapa anggota keluarga.
Walaupun secara administrasi pemiliknya berbeda, pengelolaan seluruh lapak dalam praktiknya dapat dilakukan oleh satu orang.
Perbedaan antara kepemilikan administratif dan pengelolaan usaha itu berpengaruh ketika lokasi berjualan ditentukan melalui pengundian nomor.
Satu keluarga yang memiliki beberapa lapak tidak selalu memperoleh tempat berdekatan, sehingga masing-masing lapak berpotensi berada di lantai yang berlainan.
Situasi tersebut dapat membuat pedagang harus membagi perhatian antara beberapa lokasi.
Misalnya, satu lapak berada di lantai dua, sedangkan lapak lainnya menempati lantai tiga. Jarak antarlokasi menjadi kendala ketika seluruh kegiatan usaha ditangani oleh orang yang sama.
“Tetapi satu keluarga bisa bertiga, tapi pemilik pelaksanaannya satu orang,” kata Joha.
Atas persoalan itu, DPRD Samarinda meminta dinas yang menangani pengelolaan Pasar Pagi mencermati kembali keluhan para pedagang.
Peninjauan diperlukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya, sekaligus mencari kemungkinan penyelesaian yang tetap sesuai dengan ketentuan penataan pasar.
Joha menilai, pengalaman pedagang selama menjalankan usaha perlu diperhitungkan dalam evaluasi tersebut.
Sebab, pembagian lokasi bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan dan kelancaran operasional perdagangan sehari-hari.
Di sisi lain, perubahan penempatan tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan aturan yang berlaku serta kepentingan pedagang lain.
Karena itu, setiap opsi penyelesaian perlu dibahas dengan melihat kondisi lapangan agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pembagian lapak.
DPRD berharap dinas terkait dapat memeriksa langsung lokasi yang dikeluhkan dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan persoalan yang dialami pedagang mendapat penanganan berdasarkan kondisi nyata, bukan hanya melalui pendataan administratif.
“Harapannya oleh pemilik lapak, nanti ditinjau oleh dinas yang terkait,” terang Joha.
Melalui evaluasi tersebut, penempatan lapak di Pasar Pagi diharapkan dapat mempertimbangkan kebutuhan operasional pedagang tanpa mengabaikan mekanisme yang telah ditetapkan.
Pengelolaan lokasi yang lebih sesuai dengan kondisi lapangan juga diharapkan mendukung ketertiban pasar dan kenyamanan pengunjung. (adv)





