Minggu, 22 November 2026
Advertorial DPRD Samarinda

DPRD Samarinda Siapkan Regulasi Reklame, Bangunan Bermasalah Bisa Ditertibkan

Jumat, 9 Oktober 2026 - 17:32

DPRD SAMARINDA - Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan/ Foto: IST

MEGAPOLITIK.COM - Keberadaan papan reklame yang tidak memenuhi ketentuan menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda.

Penyusunan regulasi khusus mengenai penyelenggaraan reklame didorong agar pemerintah memiliki landasan yang kuat untuk mengawasi pemasangan media promosi, menindak pelanggaran perizinan, serta melindungi keselamatan masyarakat.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, menilai persoalan reklame perlu ditangani secara menyeluruh karena dampaknya tidak hanya terlihat pada penataan wajah kota.

Kondisi konstruksi yang tidak layak dan pemasangan di lokasi yang tidak semestinya juga berpotensi membahayakan pengguna jalan maupun pejalan kaki.

Sejumlah papan reklame dilaporkan berada dalam kondisi miring, mengalami korosi pada bagian tiang, hingga menempati area trotoar yang seharusnya digunakan masyarakat untuk berjalan kaki.

Beberapa titik yang menjadi perhatian di antaranya Jalan Pahlawan, Jalan AW Syahranie, serta persimpangan Jalan Juanda dan Jalan Siradj Salman.

Temuan di lapangan tersebut memperlihatkan perlunya pemeriksaan berkala, baik terhadap kelengkapan izin maupun kelayakan fisik bangunan reklame.

Pengawasan juga perlu memastikan bahwa lokasi pemasangan sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.

“Kami melihat langsung banyak reklame bermasalah di lapangan. Ada yang konstruksinya keropos, miring, bahkan berdiri di atas trotoar,” ujar Adnan.

Menurutnya, penanganan pelanggaran tidak bisa hanya mengandalkan operasi penertiban yang dilakukan sesekali. Pemerintah membutuhkan aturan yang tegas dan mekanisme pengawasan berkelanjutan supaya reklame yang sudah ditertibkan tidak kembali menimbulkan persoalan serupa.

Karena itu, Komisi I DPRD Samarinda mendorong penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame yang sedang dibahas Panitia Khusus (Pansus) I.

Regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mengatur pemasangan sekaligus memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran.

“Penertiban tidak cukup hanya membongkar satu atau dua reklame. Aturannya harus tegas agar pelanggaran yang sama tidak terus berulang,” tegasnya.

Adnan menjelaskan, rancangan aturan itu perlu memuat ketentuan terperinci mengenai kawasan yang boleh dipasangi reklame dan lokasi yang harus terbebas dari media promosi.

Standar teknis, seperti dimensi papan, jarak pemasangan, kekuatan konstruksi, serta kewajiban pemeliharaan, juga perlu dirumuskan secara jelas.

Tanggung jawab terhadap keamanan bangunan harus dibebankan kepada pemilik atau penyelenggara reklame.

Pemeriksaan dan perawatan rutin diperlukan untuk mencegah kerusakan yang berisiko mengancam keselamatan warga, pengendara, maupun orang yang beraktivitas di sekitarnya.

“Reklame harus dirawat dan memenuhi standar keselamatan. Jika pemilik mengabaikan kewajibannya, harus ada sanksi tegas,” katanya.

Pemberian sanksi diharapkan mendorong pemilik reklame lebih disiplin dalam memenuhi persyaratan administrasi dan keselamatan.

Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah dapat menindak sesuai ketentuan hukum, termasuk mencabut izin atau melakukan pembongkaran apabila memenuhi dasar yang berlaku.

Di samping keselamatan, penataan reklame juga berkaitan dengan perlindungan ruang publik dan penerimaan daerah.

Adnan mengingatkan bahwa reklame yang beroperasi tanpa memenuhi persyaratan perizinan maupun kewajiban perpajakan berpotensi mengurangi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Keadaan tersebut juga dapat merugikan pengusaha yang telah mengikuti prosedur resmi.

“Pengusaha yang taat aturan jangan sampai dirugikan oleh reklame ilegal yang tidak memenuhi kewajiban, tetapi tetap dibiarkan berdiri,” ujarnya.

Untuk memperbaiki tata kelola, proses perizinan diharapkan lebih transparan, mudah dipahami, dan efisien.

Pemanfaatan layanan digital dapat menjadi pilihan agar pelaku usaha memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan, biaya, serta tahapan pengurusan izin, tanpa mengurangi ketegasan pengawasan.

Adnan menargetkan pembahasan Raperda tersebut dapat rampung dalam satu hingga dua bulan mendatang.

Komisi I bersama Pansus I masih mengumpulkan masukan dari Himpunan Pengusaha Konstruksi Reklame (HPKR) Samarinda dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Pelibatan berbagai pihak dinilai diperlukan agar regulasi yang disusun mampu mengakomodasi kepentingan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Setelah aturan ditetapkan, Pemkot Samarinda juga didorong mendata kembali seluruh reklame di tujuh kecamatan untuk memeriksa status izin dan kondisi konstruksinya.

Pendataan tersebut dapat digunakan untuk menentukan reklame yang harus melengkapi perizinan, memperbaiki bangunan, atau ditertibkan karena melanggar ketentuan.

“Kami ingin aturan ini menjadi solusi bagi semua pihak. Kota lebih tertib, masyarakat aman, pengusaha mendapat kepastian, dan PAD Samarinda bisa meningkat,” pungkasnya. (adv)

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink