MEGAPOLITIK.COM - Keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Komisi III DPRD Samarinda dengan Komisi III DPRD Kota Tarakan.
Diskusi itu berlangsung saat kedua lembaga legislatif tersebut bertukar pengalaman mengenai pengawasan pembangunan fasilitas publik dan pengelolaan pemerintahan di tengah efisiensi anggaran.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyebut kemampuan fiskal Kota Tarakan sebagai salah satu hal yang menarik perhatian dalam kunjungan tersebut.
Berdasarkan pembahasan yang berlangsung, APBD Tarakan pada 2026 diperkirakan hanya berada di angka Rp900 miliar lebih, sehingga nilainya masih di bawah Rp1 triliun.
Besaran anggaran tersebut berkaitan dengan karakteristik Tarakan sebagai kota yang mengandalkan sektor jasa.
Dalam kondisi itu, dukungan dari pemerintah pusat masih dibutuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah.
Pembahasan mengenai keterbatasan fiskal turut membuka ruang bagi kedua pihak untuk berbagi pengalaman dalam menghadapi kebijakan penghematan belanja pemerintah.
Deni mengatakan, perwakilan Tarakan memaparkan sejumlah langkah antisipasi yang ditempuh pemerintah setempat.
Sementara itu, pihaknya menjelaskan pendekatan yang diterapkan Samarinda dalam mempertahankan pelayanan kepada masyarakat.
“Di tengah efisiensi ini, mereka juga menyampaikan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan Pemerintah Kota Tarakan. Kami juga menjelaskan bahwa di Samarinda, layanan dasar tetap menjadi prioritas,” jelasnya.
Bagi Pemerintah Kota Samarinda, pendidikan dan kesehatan masih menjadi sektor yang harus mendapat perhatian dalam penyusunan program pembangunan.
Penanganan banjir juga tetap masuk dalam agenda prioritas karena berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan persoalan infrastruktur perkotaan.
Deni menilai, penyesuaian belanja daerah perlu diikuti dengan pertimbangan yang matang saat menentukan kegiatan yang akan dijalankan.
Pemerintah harus memilah program berdasarkan kebutuhan, sehingga efisiensi tidak mengesampingkan pemenuhan layanan dasar maupun perbaikan infrastruktur publik.
Selain persoalan anggaran, posisi Kota Tarakan dalam konektivitas wilayah Kalimantan Utara turut menjadi bahan pembicaraan.
Walaupun pusat pemerintahan provinsi tersebut berkedudukan di Kabupaten Bulungan, Tarakan memiliki fungsi penting sebagai akses awal bagi masyarakat yang hendak menuju berbagai wilayah di Kaltara.
“Tarakan ini menjadi pintu masuk ke Kalimantan Utara. Paling tidak, mereka menjadi tujuan awal ketika kita ingin masuk ke Kaltara,” sebut Deni.
Perkembangan Tarakan dari kota administratif hingga menjadi kota seperti sekarang juga disinggung dalam diskusi.
Riwayat tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai proses perkembangan daerah dengan karakteristik dan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda.
Pertukaran pengalaman antara kedua komisi diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai strategi pembangunan, pengawasan fasilitas publik, serta pengelolaan anggaran daerah.
Pembicaraan mereka juga mencakup persoalan lain di luar agenda utama, mulai dari dinamika pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan legislatif (pileg) hingga berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. (adv)





