Minggu, 22 November 2026
Advertorial DPRD Samarinda

DPRD Samarinda Minta Data Penyandang Disabilitas Diperbarui agar Bantuan Tepat Sasaran

Selasa, 6 Oktober 2026 - 17:21

WAWANCARA - Wawancara Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronie/Foto: IST

MEGAPOLITIK.COM - Ketepatan penyaluran bantuan bagi penyandang disabilitas di Samarinda perlu didukung pendataan kependudukan yang valid dan diperbarui secara berkala.

DPRD Kota Samarinda menilai, pembenahan data menjadi langkah penting agar program bantuan sosial maupun perlindungan kesehatan dari pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahroni Passie, menyoroti pentingnya ketelitian dalam menentukan penerima manfaat, khususnya untuk program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, pemerintah harus memiliki informasi yang jelas mengenai identitas dan status kependudukan warga sebelum menetapkan penerima bantuan.

Proses pemeriksaan tersebut mencakup kelengkapan dokumen administrasi, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta kesesuaian alamat yang tercantum dalam dokumen dengan tempat tinggal yang sebenarnya.

Langkah ini diperlukan agar penyaluran bantuan memiliki dasar yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan saat dilakukan verifikasi.

“Administrasi kependudukan harus beres dulu. Kita harus memastikan warga tersebut benar-benar berdomisili di Samarinda,” kata Novan.

Ia menjelaskan, kelengkapan administrasi tidak seharusnya dipandang sebagai hambatan bagi warga penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya.

Sebaliknya, pemeriksaan dokumen diperlukan untuk memastikan program pemerintah berjalan secara transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, bantuan yang tersedia bisa diberikan kepada masyarakat sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Novan juga menekankan perlunya keterlibatan perangkat pemerintahan mulai dari tingkat lingkungan.

Ketua Rukun Tetangga (RT) dinilai mempunyai peran strategis dalam mengidentifikasi kondisi masyarakat karena berinteraksi langsung dengan warga setiap hari.

Melalui pendataan di tingkat RT, keberadaan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya diharapkan dapat diketahui secara lebih menyeluruh.

Data yang terkumpul selanjutnya dapat disampaikan kepada pihak kelurahan untuk direkapitulasi.

Setelah itu, Dinas Sosial Kota Samarinda bertugas melakukan verifikasi sebagai bagian dari proses penentuan warga yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan.

“Pendataan harus dimulai dari RT, kemudian kelurahan, dan selanjutnya diverifikasi Dinsos. Dari situ baru ditentukan siapa yang memenuhi syarat menerima bantuan,” jelasnya.

Selain mendorong ketepatan bantuan sosial, Novan mengingatkan pentingnya memastikan warga penyandang disabilitas memperoleh akses terhadap perlindungan kesehatan.

Salah satu program yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria ialah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dalam skema tersebut, iuran BPJS Kesehatan bagi peserta yang memenuhi ketentuan dapat ditanggung oleh pemerintah daerah.

Program ini diharapkan membantu masyarakat yang membutuhkan agar tetap memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan tanpa harus menanggung iuran bulanan secara mandiri.

“Bantuan tidak hanya berupa uang. Warga disabilitas yang datanya valid juga bisa diusulkan mendapat BPJS melalui skema PBI,” ujarnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, Novan meminta RT dan kelurahan meningkatkan kepedulian terhadap keadaan masyarakat di wilayah masing-masing.

Peran perangkat lingkungan, menurutnya, perlu mencakup identifikasi kebutuhan warga, bukan hanya pelayanan administrasi dan pemeliharaan ketertiban.

Perhatian khusus diperlukan bagi penyandang disabilitas dan keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

“RT dan kelurahan harus lebih peka terhadap kondisi warganya. Jangan sampai ada warga yang membutuhkan tetapi tidak terdata,” katanya.

Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan memastikan dokumen kependudukannya sesuai dengan kondisi tempat tinggal terkini.

Perbedaan alamat pada KTP atau KK dengan domisili sebenarnya dapat menyulitkan proses pemeriksaan.

Warga yang sudah berpindah ke daerah lain, tetapi masih tercatat sebagai penduduk Samarinda, perlu memperbarui atau memastikan status administrasinya agar tidak menimbulkan kendala ketika mengajukan layanan.

Kondisi tersebut juga menjadi pertimbangan bagi RT dan kelurahan dalam menerbitkan dokumen, termasuk surat keterangan domisili dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Verifikasi tetap diperlukan agar dokumen yang dikeluarkan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

“Kalau memang tinggal di Samarinda, tentu akan kami bantu. Tetapi kalau alamat dokumen berbeda dengan tempat tinggal sebenarnya, harus diverifikasi dulu,” pungkas Novan.

Novan berharap pembaruan data dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama masyarakat, RT, kelurahan, dan Dinas Sosial.

Pendataan yang menyeluruh disertai pemeriksaan yang tepat diharapkan dapat mengurangi risiko warga yang membutuhkan terlewat dari program pemerintah sekaligus meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial dan jaminan kesehatan di Samarinda. (adv)

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink