MEGAPOLITIK.COM - Ancaman banjir di Samarinda perlu diantisipasi sebelum curah hujan meningkat pada akhir tahun.
DPRD Samarinda menilai periode kemarau menjadi kesempatan bagi pemerintah kota untuk mengevaluasi saluran air yang bermasalah, mulai dari tumpukan sedimen dan sampah hingga kesalahan konstruksi yang menyebabkan air sulit mengalir.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta pekerjaan tersebut tidak ditunda hingga memasuki musim penghujan.
Ia mendorong pemerintah menyelesaikan persoalan infrastruktur yang selama ini berpotensi menyebabkan genangan, terutama di kawasan yang kerap terdampak banjir.
Mengacu pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kalimantan Timur diperkirakan mulai mengalami musim hujan pada November 2026.
Kondisi tersebut diprediksi berlanjut dengan curah hujan tertinggi pada Desember 2026 hingga Januari 2027.
“Mumpung kondisi saat ini belum masuk musim hujan dan masih kemarau, ini momentum bagi Pemkot untuk menuntaskan permasalahan yang menimbulkan banjir saat hujan deras turun,” jelas Rohim.
Hasil pemeriksaan Komisi III menemukan bahwa sejumlah saluran air belum berfungsi sebagaimana mestinya.
Pada beberapa lokasi, ketinggian dasar drainase justru meningkat menuju arah pembuangan.
Kondisi ini membuat air tidak dapat mengalir dengan lancar ke sungai dan berisiko tertahan di kawasan sekitarnya.
“Drainase kita juga mengalami pendangkalan akibat sedimentasi parah, serta tumpukan sampah yang menjadi hambatan,” ucapnya.
Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas drainase tidak hanya ditentukan oleh ukuran saluran, tetapi juga kondisi fisik dan kelancaran jalur air.
Endapan yang dibiarkan menumpuk dapat mengurangi ruang aliran, sedangkan sampah berpotensi menutup saluran.
Ketika keduanya terjadi bersamaan dengan konstruksi yang tidak sesuai, air hujan lebih mudah meluap ke jalan.
DPRD pun meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda mengarahkan anggaran pemeliharaan untuk menangani kerusakan dan penyumbatan tersebut.
Pembersihan sedimen serta pembenahan jalur air dinilai mendesak agar pekerjaan bisa diselesaikan sebelum hujan dengan intensitas tinggi kembali terjadi.
Abdul Rohim turut mengingatkan bahwa penanganan tidak boleh berhenti pada satu titik drainase.
Pemerintah perlu memastikan seluruh jalur pembuangan saling terhubung, sehingga air yang masuk ke saluran dapat diteruskan menuju sungai tanpa menghadapi hambatan baru.
Kondisi kolam retensi di Sempaja menjadi salah satu contoh yang membutuhkan penyelesaian lanjutan.
Fasilitas penampung air itu masih menghadapi kendala karena belum memiliki saluran pembuangan langsung menuju jaringan drainase utama.
Sebagai solusi, air dari kolam retensi direncanakan dialirkan melalui drainase di Jalan PM Noor sebelum mencapai sungai.
DPRD meminta rute tersebut diperiksa secara menyeluruh agar tidak terdapat endapan, hambatan akibat sampah, maupun perbedaan elevasi yang dapat mengganggu aliran.
Di luar pembenahan saluran, Rohim menilai kebijakan penggunaan lahan juga perlu mendapat perhatian.
Pembukaan kawasan di bagian hulu dan perubahan daerah resapan menjadi penggunaan lain berpotensi memengaruhi kemampuan tanah menyerap air.
Akibatnya, volume limpasan yang bergerak menuju kawasan permukiman di dataran lebih rendah dapat meningkat.
“Pemerintah harus berani mulai melakukan moratorium terhadap pembukaan atau pemotongan lahan tadi dan alih fungsi daerah resapan air. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir,” jelas Rohim.
Abdul Rohim mendorong pemerintah menerapkan moratorium terhadap pembukaan lahan dan alih fungsi daerah resapan air untuk menekan potensi banjir.
Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan guna menjaga fungsi kawasan resapan dan mengurangi limpasan air menuju permukiman. (adv)





