MEGAPOLITIK.COM - Dukungan terhadap percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Samarinda datang dari DPRD Kota Samarinda.
Digitalisasi layanan administrasi kependudukan dinilai dapat mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan sekaligus mendorong warga yang telah lama menetap di Kota Tepian untuk segera mengubah identitas kependudukannya menjadi Samarinda.
Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah menilai masih terdapat kesenjangan antara jumlah penduduk yang tercatat secara administratif dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Menurutnya, tidak sedikit masyarakat yang telah tinggal maupun mencari nafkah di Samarinda, tetapi masih menggunakan kartu tanda penduduk dari daerah asal.
"Kalau bicara identitas penduduk, sebenarnya jumlah penduduk kita cukup besar. Cuma masalahnya masih banyak yang berdomisili di Samarinda, tetapi identitasnya bukan Samarinda," terangnya.
Helmi menjelaskan, persoalan administrasi tersebut bukan sekadar berkaitan dengan data kependudukan.
Jumlah penduduk yang tercatat juga berpengaruh terhadap berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya penentuan jumlah kursi DPRD Kota Samarinda.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi saat ini masih berada di kisaran 889 ribu jiwa.
Padahal, menurutnya, jumlah warga yang benar-benar tinggal di Samarinda diperkirakan sudah melampaui satu juta orang.
"Kalau masih di bawah satu juta penduduk, 45 jumlah kursi DPRD belum bisa bertambah. Padahal berdasarkan kondisi fisik, penduduk Samarinda diperkirakan sudah lebih dari satu juta jiwa," ujarnya.
Karena itu, ia memandang penerapan IKD yang disertai penyederhanaan proses administrasi kependudukan dapat menjadi solusi agar masyarakat lebih terdorong memperbarui data domisilinya.
Selama ini, kata Helmi, proses perpindahan administrasi masih menjadi kendala bagi banyak pendatang.
Prosedur yang mengharuskan pencabutan berkas dari daerah asal membuat sebagian masyarakat memilih menunda bahkan tidak mengurus perpindahan identitas kependudukan.
"Pendatang itu sering mengeluh karena administrasinya banyak tahapannya. Akhirnya mereka malas mengurus. Kalau nanti sistemnya lebih mudah dan bisa dilakukan secara online, saya yakin akan lebih banyak warga yang ber-KTP Samarinda," jelasnya.
Menurut Helmi, upaya Disdukcapil memperluas implementasi IKD layak mendapat dukungan karena dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya edukasi yang lebih masif agar masyarakat memahami manfaat serta mekanisme penggunaan identitas kependudukan digital.
"Tentu kami mendukung. Tinggal bagaimana sosialisasinya diperkuat. Selama ini orang pindah domisili harus cabut berkas dari daerah asal, sementara banyak yang tidak mau repot. Kalau dipermudah, saya kira jumlah penduduk administrasi Samarinda juga akan meningkat," jelasnya.
Helmi menegaskan DPRD mendukung perluasan penerapan IKD, dengan catatan sosialisasi kepada masyarakat diperkuat agar kemudahan layanan dapat mendorong lebih banyak warga mengalihkan administrasi kependudukannya ke Samarinda. (adv/daf)





