MEGAPOLITIK.COM - Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp13 miliar yang dialokasikan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Samarinda belum dapat dimanfaatkan.
DPRD Samarinda meminta pemerintah kota segera mengambil langkah agar dana tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan pemadam sekaligus menunjang keselamatan petugas dan relawan yang bertugas di lokasi kebakaran.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai penetapan status tanggap darurat menjadi salah satu syarat penting untuk membuka akses penggunaan anggaran tersebut.
Selama status itu belum ditetapkan kembali oleh Pemkot Samarinda, dana yang tersedia belum bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan penanganan Karhutla di lapangan.
“Dengan situasi kebakaran di mana-mana, menurut saya Karhutla di Samarinda ditetapkan sebagai kondisi tanggap darurat, sehingga dana BTT bisa diakses untuk memenuhi semua fasilitas pemadaman kebakaran,” kata Rohim.
Menurut Rohim, peningkatan penanganan kebakaran perlu diikuti dengan dukungan fasilitas yang memadai.
Ia juga menilai pemerintah daerah tidak seharusnya bekerja sendiri apabila kebakaran terus meluas.
Penetapan Karhutla sebagai bencana nasional diharapkan dapat membuka peluang dukungan pemerintah pusat, terutama untuk memenuhi kebutuhan operasional dan perlindungan petugas.
Persoalan ketersediaan sarana pemadaman turut menjadi perhatian setelah Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC-PPA) Kaltim melaporkan adanya sejumlah peralatan yang mengalami kerusakan.
Kondisi tersebut membuat upaya pemadaman menghadapi kendala ketika petugas harus menangani api di lapangan.
Rohim meminta Pemkot Samarinda tidak menunda penetapan status yang diperlukan untuk mengakses anggaran penanganan bencana tersebut.
“Kalau itu harus diakses dengan status tanggap darurat, ya oleh kota (Pemkot) ditetapkan saja. Ini terjadi setiap hari dan sudah berdampak,” ujar Rohim.
Ia menekankan bahwa penggunaan BTT perlu diarahkan pada kebutuhan mendesak, mulai dari pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) hingga penggantian perlengkapan pemadam yang sudah tidak layak digunakan.
Ketersediaan peralatan yang terbatas berisiko meningkatkan bahaya bagi personel yang berada di garis depan saat berupaya memadamkan api.
Rohim turut mengingatkan bahwa kebutuhan peralatan dasar relawan sebenarnya dapat dipenuhi dengan anggaran yang relatif terjangkau.
Sebagai contoh, pengadaan selang pemadam diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp3 juta.
Menurutnya, kebutuhan semacam itu semestinya segera dipenuhi agar keterbatasan sarana tidak menghambat penanganan kebakaran.
Selain mendorong percepatan penggunaan anggaran di tingkat daerah, DPRD Samarinda juga telah menyampaikan persoalan tersebut kepada anggota DPR RI di Jakarta.
Langkah itu dilakukan untuk mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap kebakaran yang semakin meluas dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.
Rohim berharap Pemkot Samarinda segera memperkuat penanganan Karhutla melalui pemenuhan fasilitas dan perlindungan petugas.
Di saat yang sama, pemerintah pusat diharapkan mempertimbangkan dukungan lebih luas melalui penetapan status bencana nasional.
“Kita berharap pemerintah daerah segera memperkuat penanganan di tingkat kota, dan meminta pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan Karhutla sebagai bencana nasional,” pungkasnya.
Abdul Rohim berharap Pemkot Samarinda memperkuat penanganan Karhutla dan pemerintah pusat mempertimbangkan penetapan status bencana nasional. (adv)





