Sabtu, 21 November 2026
Advertorial DPRD Samarinda

DPRD Samarinda Dorong Penataan Pedagang Polder Air Hitam Usai Aduan Warga Bertambah

Minggu, 25 Oktober 2026 - 21:0

POLDER - DPRD Samarinda dorong penataan pedagang Polder Air Hitam menyusul meningkatnya keluhan warga/Foto: megapolitik.com

MEGAPOLITIK.COM - Bertambahnya jumlah pedagang di kawasan Polder Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, membuat penataan kawasan tersebut semakin mendesak.

Keberadaan hampir 200 lapak kini memunculkan berbagai persoalan, mulai dari penumpukan sampah hingga kepadatan kendaraan dan kegiatan perdagangan yang berlangsung melewati batas waktu operasional.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai diperlukan langkah penataan agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan fungsi kawasan maupun kenyamanan warga sekitar.

Ia menjelaskan, Polder Air Hitam pada dasarnya merupakan aset pemerintah yang diperuntukkan sebagai tempat penampungan air, ruang terbuka, serta area pendukung kegiatan olahraga, bukan lokasi perdagangan permanen.

Iswandi mengungkapkan, jumlah pedagang di lokasi tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan ketika persoalan itu pertama kali dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Pada pembahasan awal, jumlah pedagang diperkirakan hanya berkisar 60 hingga 80 orang. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan jumlah lapak telah mendekati 200 unit.

“Secara aturan Perda itu sebenarnya tidak boleh jualan di situ, sama sekali tidak boleh karena itu aset pemerintah. Tapi kita perjuangkan dan fasilitasi supaya usaha mikro di tengah ekonomi yang susah bisa tetap hidup. Ini jalan tengah sementara,” kata Iswandi.

Meski terdapat ketentuan daerah yang melarang kegiatan berdagang di atas aset tersebut, Komisi II berupaya mencari solusi sementara agar para pelaku usaha mikro tetap mempunyai kesempatan memperoleh penghasilan.

Kendati demikian, kesempatan tersebut harus disertai komitmen untuk mematuhi aturan apabila pemerintah nantinya melaksanakan penataan secara menyeluruh.

Sebagai langkah awal, setiap pedagang diminta menandatangani surat pernyataan bermaterai. Dokumen itu menjadi bentuk persetujuan bahwa mereka bersedia mengikuti kebijakan penertiban apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Menurut Iswandi, kesepakatan tertulis penting untuk menghindari perselisihan sekaligus memastikan data jumlah lapak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Pada saat nanti ditertibkan pemerintah, tidak ada lagi yang protes atau ribut seperti kasus pasar. Jangan sampai nanti jumlah lapak yang didata berbeda dengan kenyataan,” tegasnya.

Untuk memperjelas mekanisme penataan, Komisi II mendorong Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (Diskumi) Samarinda menjadi koordinator bersama Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Air Hitam.

Sinergi tersebut diharapkan dapat menghasilkan pendataan yang akurat serta mekanisme pengelolaan kawasan yang lebih terarah.

Camat Samarinda Ulu, Sujono, turut menyoroti meningkatnya keluhan masyarakat seiring semakin padatnya kegiatan perdagangan.

Aduan disampaikan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).

Masalah yang paling banyak dilaporkan berkaitan dengan sampah, kemacetan, serta aktivitas pedagang yang tidak sesuai dengan jam operasional yang telah disepakati.

Sesuai kesepakatan, kegiatan berjualan berlangsung mulai pukul 15.00 hingga 23.00 WITA.

Akan tetapi, masih ditemukan pedagang yang beroperasi hingga dini hari dan memutar musik dengan volume keras sehingga mengganggu ketenangan lingkungan permukiman.

“Banyak laporan masuk ke kami dan Pemkot Samarinda. Batas jam operasional yang disepakati dari jam 3 sore sampai jam 11 malam sering dilanggar, bahkan ada yang buka sampai jam 1 atau jam 2 pagi sambil memutar musik keras sehingga mengganggu warga sekitar,” ujar Sujono.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Sujono mendukung rekomendasi Komisi II untuk memperketat pengawasan.

Ia juga akan menyampaikan notulen audiensi kepada Bagian Hukum dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda agar hasil pembahasan dapat dikaji sebagai dasar penyusunan kebijakan penataan.

Selain penataan lapak dan pengendalian jam operasional, pengaturan lalu lintas menjadi bagian yang perlu disiapkan pemerintah.

Kepala Dinas Perhubungan Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menyatakan pihaknya siap melakukan rekayasa arus kendaraan setelah aspek legalitas pengelolaan kawasan dipastikan.

Salah satu opsi yang disiapkan ialah penerapan sistem satu arah atau one way dari Jalan A. Wahab Sjahranie maupun area sekolah.

Pengaturan tersebut diharapkan dapat mengurangi penumpukan kendaraan di sekitar Polder Air Hitam, terutama ketika aktivitas pedagang dan pengunjung meningkat.

Untuk persoalan parkir, Manalu menyarankan pelibatan Badan Usaha Milik Rukun Tetangga (BUM-RT) di tingkat kelurahan agar pengelolaannya lebih tertib dan tidak menimbulkan persoalan akibat keberadaan juru parkir liar.

“Kalau legal aspeknya sudah ada, kami dari Dishub akan atur arus lalu lintas menjadi sistem satu arah (one way) dari arah A Wahab Sjahranie maupun area sekolah agar tidak crowded. Soal perparkiran, kami sarankan dikelola lewat BUM-RT di tingkat kelurahan agar tertib dan terhindar dari oknum jukir liar,” pungkas Manalu.

Melalui koordinasi antara DPRD, perangkat daerah, dan pemerintah setempat, penataan Polder Air Hitam diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan ekonomi pedagang dengan fungsi kawasan serta kenyamanan masyarakat.

Kepastian aturan, pendataan lapak, pengawasan jam operasional, dan pengelolaan lalu lintas menjadi sejumlah hal yang perlu diselesaikan sebelum penataan diterapkan secara menyeluruh. (adv)

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink