MEGAPOLITIK.COM - Lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai dikonsultasikan kepada publik sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut.
DPRD Kukar membuka ruang bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pemuda, perempuan, pelaku usaha hingga masyarakat adat, untuk menyampaikan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut.
Forum konsultasi publik itu berlangsung di Gedung Serba Guna DPRD Kukar, Senin (16/11/2026).
Keterlibatan masyarakat dinilai penting agar aturan yang disusun tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga sesuai dengan persoalan dan kondisi di lapangan.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kukar, Johansyah, mengatakan kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak kebijakan perlu mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangan.
Menurutnya, konsultasi publik menjadi kesempatan untuk mengevaluasi rumusan pasal maupun ketentuan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, masukan yang disampaikan diharapkan disertai penjelasan mengenai persoalan dan usulan perbaikannya.
Lima Ranperda yang dibahas memiliki cakupan materi berbeda.
Pertama, pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Sedulang dalam Wilayah Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur.
Kedua, perubahan Perda Nomor 16 Tahun 2013 tentang penyertaan modal pemerintah daerah berupa saham di PT Grha 165 Tbk ke PT Tunggang Parangan (Perseroda).
Ketiga, perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 terkait perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi menjadi PT Kukar Sejahtera Dambaan Etam (Perseroda).
Sementara dua rancangan lainnya mengatur penyelenggaraan urusan perhubungan serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
Beragam materi tersebut membuat keterlibatan publik diperlukan agar setiap rancangan aturan dapat dilihat dari berbagai kepentingan.
Terlebih, regulasi yang dibahas bersinggungan dengan pelayanan pemerintahan, aktivitas usaha, kepemudaan hingga kepentingan masyarakat adat.
Johansyah juga meminta masyarakat tidak hanya menyampaikan kritik atau keberatan, tetapi turut menawarkan alternatif penyelesaian.
Dengan begitu, DPRD dan perangkat daerah memiliki bahan yang lebih konkret untuk menyempurnakan rancangan peraturan.
Ia menegaskan perbedaan pandangan dalam konsultasi merupakan bagian dari proses pembentukan regulasi. Kritik justru diperlukan untuk mengidentifikasi ketentuan yang perlu diperbaiki sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Mari kita sambut kritik sebagai bahan perbaikan, bukan sebagai gangguan,” kata Johansyah.
Seluruh masukan yang dihimpun dalam forum tersebut nantinya akan dikelompokkan dan diteruskan kepada panitia khusus DPRD Kukar bersama perangkat daerah sesuai materi Ranperda.
Melalui tahapan tersebut, DPRD Kukar berharap aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai catatan konsultasi, tetapi turut menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan lima rancangan peraturan daerah.
(adv)





