MEGAPOLITIK.COM - Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Dapil VI (Kutim, Bontang, Berau), Syarifatul Syadiah, menyoroti perlunya kerja sama kuat antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah-daerah terpencil, termasuk Kecamatan Sandaran di Kutai Timur.

Ia menilai upaya pembangunan di kawasan terluar, terdalam, dan tertinggal (3T) di Kaltim harus mendapat dorongan lebih serius.

Sandaran menjadi salah satu wilayah yang disebut masih minim fasilitas dasar.

Syarifatul menegaskan bahwa kebutuhan fundamental seperti infrastruktur, akses listrik, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan harus menjadi fokus utama pemerintah.

Menurutnya, meski jumlah penduduk tidak besar, hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan layak tetap harus dipenuhi.

Ia mengaku menerima laporan bahwa kondisi infrastruktur di Sandaran masih jauh dari memadai.

Namun, pembangunan besar-besaran di tengah situasi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan efisiensi anggaran berpotensi membebani APBD Kutai Timur.

Syarifatul menyebutkan, kebutuhan infrastruktur sangat mendesak, tetapi proyek-proyek besar bisa menekan keuangan daerah.

Apalagi APBD Kutim tahun 2026 mengalami penurunan drastis dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2025 mencapai Rp9,8 triliun, tahun depan angkanya merosot menjadi Rp5,7 triliun.

Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk memperketat pengeluaran sekaligus membuka ruang kemitraan dengan sektor swasta.

Ia mencontohkan perusahaan tambang besar seperti KPC yang diharapkan tidak hanya menyalurkan CSR di sekitar wilayah operasi, tetapi juga membantu daerah lain yang sangat membutuhkan dukungan pembangunan.

Selain itu, ia meminta agar anggaran untuk kegiatan seremonial dipangkas, dan dialihkan ke belanja modal, terutama proyek infrastruktur yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Syarifatul juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian Jembatan Nibung, yang menjadi jalur penghubung strategis antara Kutim dan Berau. (adv)