MEGAPOLITIK.COM - Pernyataan Trump Picu Kontroversi di Tengah Transisi Kepemimpinan Iran.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu kontroversi setelah menyatakan ingin ikut terlibat dalam menentukan pemimpin baru Iran menyusul tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei.

Pernyataan tersebut muncul setelah Khamenei dilaporkan tewas dalam serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel pekan lalu.

Sejak saat itu, Iran memasuki fase transisi politik yang sensitif.

Dalam wawancara telepon dengan Reuters pada Kamis (5/3), Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat merasa memiliki hak untuk berperan dalam menentukan arah kepemimpinan Iran di masa depan.

“Kami ingin terlibat dalam proses pemilihan orang yang akan memimpin Iran di masa depan,” ujar Trump.

Pernyataan ini langsung memicu perhatian internasional karena menyangkut kedaulatan politik Iran serta potensi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Trump Tolak Mojtaba Khamenei Jadi Pengganti

Dalam kesempatan terpisah, Trump juga secara terbuka menolak kemungkinan naiknya putra Khamenei, Mojtaba Khamenei, sebagai pemimpin tertinggi berikutnya.

Menurut Trump, Mojtaba tidak memiliki kapasitas yang cukup kuat untuk memimpin Iran.

“Dia tidak berbobot,” kata Trump menilai sosok Mojtaba.

Trump bahkan mengklaim telah memiliki tiga kandidat yang menurutnya sangat cocok untuk menggantikan Khamenei.

Namun, ia menolak memberikan rincian mengenai siapa saja tokoh yang dimaksud.

Pernyataan ini memperkuat persepsi bahwa Washington ingin memiliki pengaruh besar dalam proses politik internal Iran setelah kematian pemimpin tertingginya.

Iran Bentuk Dewan Sementara Selama Masa Transisi

Di tengah situasi politik yang belum stabil, Iran saat ini dipimpin oleh dewan sementara yang menjalankan tugas-tugas pemimpin tertinggi hingga pengganti resmi dipilih.

Dewan tersebut terdiri dari Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, Ketua Mahkamah Agung Gholam Hossein Mohseni Ejei, serta ulama dari Dewan Penjaga Konstitusi, Ayatollah Alireza Arafi.

Sementara itu, proses pemilihan pemimpin tertinggi Iran dilakukan melalui Majelis Ahli, sebuah lembaga ulama yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih dan mengawasi pemimpin tertinggi negara tersebut.

Para kandidat anggota Majelis Ahli harus terlebih dahulu melalui proses verifikasi oleh Dewan Penjaga Konstitusi atau Guardian Council.

Badan ini berperan sebagai pengawas sistem politik Iran, dengan sebagian anggotanya ditunjuk langsung oleh pemimpin tertinggi.

Situasi transisi ini membuat dinamika politik Iran menjadi sorotan global, terlebih setelah pernyataan Trump yang dinilai berpotensi memicu polemik baru terkait campur tangan asing dalam politik domestik negara tersebut. (sal)