MEGAPOLITIK.COM - Wacana baru mencuat terkait keberlanjutan status Ibu Kota Nusantara (IKN).

Partai Nasdem menyuarakan pandangan bahwa IKN sebaiknya ditetapkan terlebih dahulu sebagai Ibu Kota Provinsi Kaltim, jika dalam waktu dekat belum memungkinkan ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara.

Menurut Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Saan Mustopa, IKN dinilai belum sepenuhnya siap dari sisi administrasi, infrastruktur, maupun kebijakan.

Karena itu, perlu ada solusi transisi agar pembangunan tidak terbengkalai.

"Langkah ini penting untuk menghindari kekosongan fungsi dan memastikan infrastruktur yang telah dibangun tidak menjadi proyek mangkrak," jelas Saan Mustopa dalam pernyataannya di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Saan Mustopa juga menambahkan bahwa pengalihan status sementara ini harus mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan situasi politik yang sedang berlangsung.

Selain itu, Nasdem menyarankan agar pemerintah melakukan moratorium sementara terhadap pemindahan fungsi pemerintahan ke IKN, sembari mengevaluasi strategi dan kesiapan pembangunan di sana.

Tanggapan Golkar: Perlu Kajian Mendalam

Menanggapi gagasan tersebut, Partai Golkar melalui Wakil Ketua Umumnya, Adi Skadim, menyatakan terbuka terhadap wacana tersebut.

Ia menilai bahwa usulan Nasdem merupakan hal yang wajar dalam proses politik dan perlu menjadi bahan pertimbangan.

Namun, Adi mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan.

"IKN adalah proyek besar dengan investasi yang sudah sangat besar. Jadi harus dikaji secara cermat dari berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap perekonomian nasional dan kepastian hukum bagi para investor," tegasnya di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Ia juga menggarisbawahi pentingnya diskusi lintas pihak antara pemerintah dan DPR RI untuk memastikan semua keputusan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam jangka panjang.

Penantian Keputusan Presiden

Nasdem dalam pernyataannya juga menyinggung bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Presiden terkait keberlanjutan status IKN sebagai Ibu Kota Negara.

Hal ini menurut mereka menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam proses pembangunan dan pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah Kalimantan Timur.

Untuk itu, mereka mendorong agar dilakukan peninjauan ulang terhadap strategi pembangunan IKN agar arah kebijakan lebih terukur dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Penutup

Dengan mengemukanya berbagai pandangan dari partai politik, termasuk Nasdem dan Golkar, wacana masa depan Ibu Kota Nusantara memasuki babak baru.

Perbedaan pandangan terkait IKN ini mencerminkan perlunya kehati-hatian dalam mengambil kebijakan strategis yang menyangkut masa depan tata pemerintahan nasional. (apr)