MEGAPOLITIK.COM - Irjen Slamet Uliandi menjadi nama terbaru dari jajaran perwira tinggi Polri yang terseret dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.
Penetapan status tersangka terhadap Slamet diumumkan Bareskrim Polri pada Kamis, 5 November 2026.
Slamet menjadi tersangka keempat setelah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Penetapan tersebut membuat rekam jejak perwira tinggi Polri yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis itu kembali menjadi sorotan.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menyampaikan bahwa penetapan Slamet dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menemukan unsur perbuatan melawan hukum.
Lantas, siapa sebenarnya Irjen Slamet Uliandi dan bagaimana perjalanan kariernya di kepolisian?
Profil Slamet Uliandi
Slamet Uliandi lahir di Jakarta pada 15 Juli 1971.
Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1994.
Perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi atau jenderal bintang dua ini memiliki pengalaman panjang di bidang reserse dan teknologi informasi.
Di lingkungan kepolisian, Slamet juga dikenal dengan julukan Kapten Jack.
Sebelum menduduki jabatan strategis di tingkat Mabes Polri, Slamet mengawali perjalanan kariernya sebagai perwira polisi setelah menyelesaikan pendidikan di Akpol.
Ia kemudian bertugas di sejumlah satuan kerja, termasuk Pusat Pendidikan Reserse Lemdiklat Polri dan Bareskrim Polri.
Riwayat Jabatan Irjen Slamet Uliandi
Karier Slamet Uliandi semakin berkembang ketika dipercaya mengisi sejumlah posisi penting di lingkungan Bareskrim Polri.
Pada 2010 hingga 2019, ia tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri.
Posisi tersebut menjadi salah satu jabatan yang berkaitan langsung dengan tugas pemantauan di lingkungan kepolisian.
Pada 2019, Slamet dipercaya menjadi Kepala Biro Pembinaan Operasional Bareskrim Polri.
Setahun kemudian, ia mendapat penugasan sebagai Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Jabatan tersebut membuat Slamet berkecimpung dalam penanganan berbagai perkara yang berkaitan dengan tindak pidana di ruang digital.
Pada 26 Juli 2021, Slamet diangkat menjadi Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri.
Ia menggantikan Irjen Muktiono dan menduduki posisi tersebut hingga 2026 sebelum dimutasi menjadi Perwira Tinggi Bareskrim Polri dalam penugasan luar struktur pada 2 Oktober 2026.
Dijuluki Captain Jack
Selain perjalanan kariernya, Slamet Uliandi juga dikenal dengan julukan Captain Jack di lingkungan kepolisian.
Namanya mulai mendapat perhatian luas ketika kasus pembunuhan Brigadir J mencuat pada 2022.
Saat itu, Slamet yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri mendapat tugas dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk memimpin penjemputan paksa mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.
Ferdy Sambo kemudian dibawa ke Mako Brimob untuk menjalani pemeriksaan terkait perkara pembunuhan Brigadir J.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu momen yang membuat sosok Slamet semakin dikenal publik.
Ia juga tercatat menerima penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama pada 2023.
Slamet kembali menjadi perhatian pada 2023 ketika muncul pemberitaan mengenai dugaan penggunaan perangkat penyadapan Pegasus oleh kepolisian.
Saat itu, ia memberikan penjelasan bahwa penggunaan alat penyadapan oleh Polri harus sesuai ketentuan perundang-undangan dan berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Terseret Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Keterlibatan Slamet dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai terungkap setelah Bareskrim Polri mengumumkan peningkatan status hukumnya menjadi tersangka.
Dalam perkara tersebut, Slamet diduga memiliki peran sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.
Jabatan itu disebut berkaitan dengan kewenangannya dalam memberikan persetujuan terhadap aktivitas penyadapan yang dilakukan pihak lain.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menjelaskan, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso harus mendapatkan persetujuan Slamet apabila hendak melakukan penyadapan.
Bahkan, pada awal Oktober 2026, Ahrie Sonta disebut sempat meminta izin kepada Slamet untuk menghapus data hasil penyadapan.
Permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Slamet.
Penyidik menyebut Slamet memberikan persetujuan sekaligus melakukan penghapusan terhadap berkas hasil penyadapan yang tersimpan di Monitoring Center Bareskrim.
Atas dugaan keterlibatan penyadapan tersebut, penyidik melakukan gelar perkara dan meningkatkan status Slamet dari saksi menjadi tersangka pada 5 November 2026. (daf/daf)
- Profil Eko Hadi Santoso, Rekam Jejak Karier Jenderal Polisi yang Terseret Kasus Penyadapan Presiden Bersama Listyo Sigit
- Rekam Jejak Ahrie Sonta Nasution, dari Penangkap Djoko Tjandra hingga Jadi Tersangka Penyadapan
- Siapa Saja yang Berwenang Melakukan Penyadapan di Indonesia? Ini Aturan dan Batasannya





