MEGAPOLITIK.COM -  Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mulai bergulir di DPR RI.

Sejumlah kementerian dan lembaga kompak mengusulkan tambahan anggaran, meskipun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menggalakkan efisiensi belanja negara.

Rapat awal di berbagai komisi DPR menyoroti banyaknya permintaan kenaikan anggaran dari instansi terkait.

Usulan-usulan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran (Banggar) DPR sebelum diputuskan secara final dalam Sidang Paripurna pada Oktober mendatang.

Rincian Kementerian dan Lembaga yang Minta Tambahan Anggaran

Polri Usulkan Tambahan Rp63,7 Triliun

Polri mengusulkan kenaikan anggaran menjadi Rp173,4 triliun, naik Rp46,8 triliun dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp126,6 triliun.

Tambahan ini digunakan untuk:

• Belanja modal Rp45,1 triliun
• Belanja pegawai Rp4,8 triliun
• Belanja barang Rp13,8 triliun

Kementerian Pertahanan Minta Rp184 Triliun

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa pagu indikatif Rp167 triliun tidak mencukupi. Kemenhan membutuhkan total Rp184 triliun, yang 50% dialokasikan untuk:

• Gaji dan tunjangan prajurit
• Belanja modal, termasuk alutsista

Kejaksaan Agung Minta Rp18,5 Triliun

Plt JAM Pembinaan, Narendra Jatna, menyebut pagu indikatif Kejagung 2026 hanya Rp8,9 triliun, padahal kebutuhan ideal mencapai Rp27,4 triliun.

Kemendagri Tambah Rp3,1 Triliun

Mendagri Tito Karnavian meminta tambahan dana di luar pagu indikatif Rp3,2 triliun, untuk mendukung program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kementerian Komunikasi dan Digital Minta Rp12,6 Triliun

Menteri Meutya Hafid menyebut tambahan anggaran dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI), dari pagu indikatif Rp7,75 triliun menjadi total Rp20,36 triliun.

Otorita IKN Tambah Rp16,13 Triliun

OIKN mengajukan tambahan anggaran menjadi total Rp21,1 triliun untuk melanjutkan pembangunan Tahap II, terutama gedung DPR, lembaga yudikatif, dan ekosistem hunian.

Mahkamah Agung Ajukan Tambahan Rp7,6 Triliun

Sekjen MA, Sugiyanto, menyebut tambahan dibutuhkan untuk mendukung kenaikan gaji hakim seperti yang dijanjikan Presiden Prabowo, hingga 280 persen.

Penentuan Akhir Tambahan Anggaran Masih Tunggu Oktober

Meskipun banyak kementerian dan lembaga telah menyampaikan kebutuhan tambahan dana, persetujuan akhir masih menunggu pembahasan di Banggar DPR dan keputusan dalam Sidang Paripurna Oktober 2025.

Pemerintah dan DPR akan menyelaraskan permintaan tersebut dengan kemampuan fiskal dan skala prioritas pembangunan nasional. (tam)