MEGAPOLITIK.COM - Pemerintah resmi menetapkan Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. 

Dengan diberlakukannya UU Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 2022, Nusantara ditetapkan sebagai ibu kota negara masa depan, menggantikan DKI Jakarta. 

Keputusan pemindahan tersebut muncul beberapa sebab.

Nusantara terletak di sebagian wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pemindahan ibu kota bukanlah hal baru, dalam sejarah kemerdekaan, pusat pemerintahan pernah dipindahkan sementara ketika situasi politik dan keamanan mengharuskan agar negara tetap berjalan normal. 

Setiap kota yang pernah ditunjuk memiliki latar belakang politik dan keamanan yang berbeda.

Berikut ini rangkuman tentang daerah-daerah yang pernah menjadi ibu kota negara Indonesia:

Jakarta (Sejak 17 Agustus 1945, kembali 17 Agustus 1950)

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Jakarta secara de facto menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia karena peristiwa proklamasi dilakukan di kota ini dan pemerintahan pertama dibentuk di sana. 

Meski sempat dipindahkan karena alasan keamanan, Jakarta kembali menjadi ibu kota resmi pada 17 Agustus 1950 setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pembentukan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Yogyakarta (4 Januari 1946 – 27 Desember 1949)

Namun kondisi politik, keamanan, serta serangan Belanda melalui tentara NICA membuat situasi di Jakarta menjadi sangat genting. 

Sultan Hamengkubuwono IX mengusulkan agar ibu kota dipindahkan sementara ke Yogyakarta. Keputusan resmi pengalihan dibuat awal Januari 1946. 

Di Yogyakarta, pemerintah RI menetap dan mengatur jalannya pemerintahan di Gedung Agung serta fasilitas pemerintahan lainnya hingga tahun 1949, saat Konferensi Meja Bundar dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Setelah itu, ibu kota kembali ke Jakarta.

Bukittinggi, Sumatera Barat (Desember 1948 – Juni 1949)

Di masa agresi Belanda kedua ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada Desember 1948, pemerintah Republik Indonesia menghadapi kekosongan kepemimpinan pusat. 

Sebagai reaksi terhadap keadaan darurat tersebut, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk dan berpusat di Bukittinggi. 

Pemerintah darurat ini dikendalikan oleh tokoh seperti Sjafruddin Prawiranegara sebagai upaya menjaga kontinuitas negara. 

Periode ini berlangsung hingga situasi memungkinkan untuk kembali memusatkan pemerintahan.

Bireuen, Aceh (sekitar seminggu pada 1948)

Bireuen disebut dalam sejumlah laporan sebagai kota yang pernah menjadi ibu kota untuk waktu sangat singkat. 

Sekitar Juni 1948, saat Yogyakarta dikuasai Belanda, pemerintah berpindah ke wilayah Bireuen di Aceh yang dianggap relatif aman sebagai benteng alam. 

Namun keberadaannya sebagai “ibu kota” bersifat sementara dan durasinya hanya beberapa hari hingga minggu. 

Beberapa sumber menyebut bahwa ketua pemerintahan darurat atau tokoh pemerintahan sempat tinggal di Bireuen.

Kesimpulan

Perjalanan sejarah pemindahan ibu kota di Indonesia menunjukkan bahwa keputusan tersebut selalu terkait erat dengan kondisi politik dan keamanan negara. 

Jakarta, Yogyakarta, Bukittinggi, hingga Bireuen menjadi saksi bagaimana pemerintah berupaya memastikan jalannya pemerintahan tetap berfungsi di tengah krisis. (daf)