MEGAPOLITIK.COM - Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri mengungkap praktik penyadapan ilegal yang berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.
Perkara tersebut mencuat pada 3 November 2026 setelah penyidik menerima laporan terkait dugaan penyadapan tanpa prosedur dan penghapusan data elektronik dalam sistem pemantauan komunikasi.
Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
Salah satu nomor yang menjadi sasaran disebut milik Presiden Prabowo Subianto.
Peristiwa tersebut bukan satu-satunya persoalan penyadapan yang pernah mencuat dalam sejarah pemerintahan Indonesia.
Sebelumnya, komunikasi kepala negara juga pernah menjadi perhatian setelah rekaman percakapan telepon bocor ke publik, hingga terungkapnya operasi intelijen asing.
Berikut catatan sejumlah peristiwa penyadapan yang pernah menyeret nama presiden Indonesia.
B.J. Habibie
Salah satu kontroversi penyadapan yang mencuat pada awal Reformasi melibatkan Presiden B.J. Habibie dan Jaksa Agung Andi M. Ghalib.
Percakapan telepon keduanya berlangsung pada 10 Desember 1998.
Pembicaraan tersebut berkaitan dengan penanganan perkara hukum mantan Presiden Soeharto setelah lengser dari kekuasaan pada Mei 1998.
Transkrip percakapan itu kemudian dipublikasikan majalah Panji Masyarakat pada 24 Februari 1999.
Kemunculan rekaman tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan komunikasi di lingkungan Istana Kepresidenan.
Dalam percakapan yang bocor, Ghalib antara lain membicarakan pemeriksaan terhadap Soeharto dan perkembangan penyelidikan.
Habibie memerintahkan penyelidikan untuk mengetahui asal rekaman tersebut.
Identitas pihak yang melakukan penyadapan memang tidak pernah diumumkan secara terbuka.
Susilo Bambang Yudhoyono
Kasus penyadapan yang melibatkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono termasuk salah satu yang paling banyak mendapat perhatian internasional.
Persoalan ini mencuat pada November 2013 setelah dokumen rahasia yang dibocorkan mantan kontraktor intelijen Amerika Serikat, Edward Snowden, dipublikasikan oleh Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan surat kabar Inggris The Guardian.
Dokumen tersebut mengungkap bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate (DSD), memantau aktivitas telepon seluler SBY selama 15 hari pada Agustus 2009.
Saat itu, Australia dipimpin Perdana Menteri Kevin Rudd.
Tidak hanya SBY, sejumlah pejabat dan orang terdekat presiden juga masuk dalam daftar sasaran pemantauan.
Nama-nama yang tercantum antara lain Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah menteri dan pejabat pemerintahan.
Salah satu dokumen yang dipublikasikan berjudul 3G Impact and Update.
Isinya memperlihatkan upaya intelijen Australia mengikuti perkembangan teknologi komunikasi seluler di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.
Pengungkapan tersebut memicu kemarahan pemerintah Indonesia. Presiden SBY kemudian menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, guna melakukan konsultasi.
Indonesia juga menghentikan sementara sejumlah kerja sama dengan Australia, termasuk pertukaran informasi intelijen dan latihan militer gabungan.
Prabowo Subianto
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto mencuat pada November 2026 setelah Bareskrim Polri mengungkap penggunaan sistem penyadapan tanpa prosedur yang semestinya.
Praktik tersebut diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan, sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Penyadapan itu juga disebut tidak berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan.
Salah satu nomor yang menjadi sasaran diduga milik Prabowo.
Selain Presiden, pemantauan tersebut juga disebut menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Perkara ini kemudian menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan file hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Peristiwa tersebut diketahui seorang petugas yang kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.
Dalam proses penyidikan, polisi memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita 11 unit telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk.
Berbeda dengan kasus sebelumnya yang melibatkan rekaman percakapan bocor dan operasi intelijen asing, perkara Prabowo kini ditangani melalui proses pidana di Bareskrim Polri.
Hingga 6 November 2026, penyidik masih mendalami dugaan penyadapan tersebut, termasuk pihak-pihak yang terlibat dan tujuan pemantauan komunikasi. (daf/daf)





