MEGAPOLITIK.COM -  Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa telah memanfaatkan kewenangan konstitusionalnya untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada sejumlah tokoh politik, aktivis, hingga pejabat publik.

Tujuannya beragam, mulai dari rekonsiliasi nasional, pemulihan keadilan, hingga penyelesaian konflik politik.

Kebijakan ini kembali menjadi sorotan usai Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong, menjelang Kongres PDIP dan Hari Kemerdekaan RI tahun 2025.

Tokoh Politik Indonesia yang Pernah Menerima Amnesti

1. Budiman Sudjatmiko

Aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini dipenjara karena dianggap makar oleh rezim Orde Baru.

Ia mendapat amnesti dari Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999, tak lama setelah reformasi bergulir.

2. Muchtar Pakpahan

Tokoh serikat buruh ini dibebaskan setelah menerima amnesti dari Presiden Habibie.

Ia sebelumnya dihukum karena mendirikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), yang dianggap mengganggu stabilitas nasional.

3. Sri Bintang Pamungkas

Salah satu kritikus keras Orde Baru ini juga mendapat amnesti dari Presiden Habibie sebagai bagian dari reformasi politik dan pembebasan tahanan politik.

4. Ratusan Tapol GAM di Aceh

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan amnesti dan abolisi untuk para tahanan politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah penandatanganan perjanjian damai Helsinki tahun 2005.

5. Baiq Nuril Maknun

Guru asal NTB ini dihukum karena pelanggaran UU ITE setelah merekam pelecehan yang ia alami.

Presiden Joko Widodo memberikan amnesti pada 2019 demi keadilan dan keberpihakan pada korban kekerasan seksual.

6. Saiful Mahdi

Dosen Universitas Syiah Kuala ini mendapatkan amnesti dari Presiden Jokowi pada 2021 usai dipenjara karena unggahan di media sosial yang dianggap mencemarkan nama baik instansi pendidikan.

Tokoh Politik yang Pernah Terima Abolisi

1. Tom Lembong

Mantan Menteri Perdagangan era Jokowi itu mendapat abolisi dari Presiden Prabowo atas kasus dugaan pelanggaran impor gula.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari proses rekonsiliasi politik nasional.

2. Tapol Papua dan Maluku

Beberapa tokoh dan aktivis dari Papua dan Maluku juga pernah memperoleh abolisi, terutama bagi mereka yang ditahan atas dasar aspirasi politik dan kemerdekaan.

Abolisi dan Amnesti adalah Hak Istimewa Presiden

Presiden Republik Indonesia memiliki hak prerogatif yang diatur dalam UUD 1945, termasuk memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Penggunaan hak ini mencerminkan pertimbangan politik, hukum, dan sosial demi menjaga persatuan bangsa. (tam)