MEGAPOLITIK.COM - Deretan partai politik dukung Pilkada dipilih DPRD.

Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) semakin menguat dan memicu perdebatan politik di Indonesia menjelang pemilu dan dinamika politik lokal. 

Beberapa partai politik besar di parlemen menyatakan dukungan mereka terhadap gagasan agar kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, dipilih oleh wakil rakyat di DPRD, bukan secara langsung oleh masyarakat.

Pendukung utama perubahan Pilkada ini menilai sistem pemilihan tidak langsung mampu menekan biaya politik dan merupakan langkah strategis dalam reformasi sistem demokrasi perwakilan.

Di sisi lain, ada partai politik yang menolak ide ini dengan alasan berpotensi memangkas hak politik rakyat dan mencederai kedaulatan publik.

Berikut informasi mengenai deretan partai politik yang mendukung Pilkada dipilih DPRD.

Partai Politik Pendukung Pilkada Dipilih DPRD

Sejumlah partai politik telah menyatakan dukungan eksplisit terhadap wacana Pilkada oleh DPRD, memperkuat posisi mereka dalam diskursus reformasi sistem Pilkada di Indonesia.

1. Partai Golkar

Partai Golkar menjadi salah satu yang mendukung wancana Pilkada dipilih DPRD.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar tahun 2025, usulan agar Pilkada dilakukan melalui DPRD masuk dalam beberapa poin penting rekomendasi politik partai. 

Golkar berargumen bahwa sistem seperti ini merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan melibatkan DPRD yang mewakili aspirasi publik melalui wakil yang dipilihnya. 

Meski demikian, Golkar juga menyatakan bahwa perubahan ini perlu dilakukan melalui kajian mendalam untuk memastikan agar prinsip demokrasi tetap terjaga.

2. Partai Gerindra

Partai Gerindra juga menyatakan dukungannya secara terbuka terhadap wacana Pilkada dipilih DPRD. 

Sekretaris Jenderal Gerindra, Sugiono, menyampaikan bahwa partainya melihat mekanisme ini sebagai alternatif yang lebih efisien dan dapat mengurangi beban biaya politik yang selama ini dibebankan pada pemilihan langsung. 

Menurut Gerindra, pilkada melalui DPRD dinilai lebih murah dari sisi anggaran penyelenggaraan, tahapan pemilihan, dan proses kampanye, sehingga berpotensi membuka ruang bagi calon berkualitas yang tidak terhambat biaya besar.

3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Selain Golkar dan Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menjadi salah satu partai politik yang dukung Pilkada dipilih DPRD.

PKB mengklaim telah lama mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme Pilkada sebagai upaya menekan biaya politik dan risiko penyalahgunaan anggaran negara. 

PKB menilai bahwa Pilkada dengan pemilihan langsung menimbulkan biaya yang sangat besar dan wacana pemilihan melalui DPRD dapat menjadi solusi alternatif jika diatur dengan benar.

4. Partai NasDem

Partai NasDem juga ikut menyatakan dukungan terhadap gagasan Pilkada dipilih DPRD.

Nasdem menilai bahwa mekanisme Pilkada melalui DPRD memiliki dasar konstitusional yang sah, dan jika prinsip partisipasi publik, akuntabilitas, serta kontrol transparan terhadap DPRD tetap dijaga.

Sistem ini dapat berjalan dalam kerangka demokrasi perwakilan yang matang.

Sikap Partai Politk yang lain

Meski ada dukungan kuat dari beberapa partai, tidak semua partai politik sejalan dengan wacana Pilkada melalui DPRD. 

Salah satu penolak paling vokal adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang menegaskan pentingnya Pilkada langsung sebagai manifestasi kedaulatan rakyat secara langsung. 

PDI-P mengingatkan bahwa hak rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung tidak sepatutnya dicabut, karena ini merupakan instrumen penting dalam hubungan antara pemimpin daerah dan masyarakat. 

Selain itu, sejumlah partai politik lain memilih bersikap hati-hati atau masih dalam tahap kajian internal. 

Misalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan perlu menimbang berbagai masukan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa perubahan sistem Pilkada tidak justru mengurangi kualitas demokrasi di daerah. 

Begitu pula Partai Demokrat dan beberapa partai lain yang belum mengambil sikap tegas, lebih memilih untuk melakukan diskusi internal mengenai kelebihan dan kekurangan sistem Pilkada langsung versus yang dilakukan melalui DPRD.

Kesimpulan

Wacana Pilkada dipilih DPRD menunjukkan dinamika politik yang semakin kompleks di Indonesia menjelang pemilu dan reformasi sistem pemilihan kepala daerah. 

Partai Golkar, Gerindra, PKB, dan NasDem merupakan empat partai politik dukung Pilkada dipilih DPRD dengan alasan efisiensi dan dasar konstitusional yang kuat.

Sementara partai politik yang lain, beberapa menolak perubahan ini dan beberapa partai politik lain masih berapa dalam tahap kajian internal terhadap Pilkada dipilih DPRD. (daf)