Minggu, 22 November 2026

Daftar 32 Perusahaan yang Mendapatkan Sanksi dari Kementerian Kehutanan Terkait Karhutla 2026

Berikut 32 Perusahaan Disanksi Kemenhut Terkait Karhutla 2026

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 16:23

KOLASE - Kondisi hutan Indonesia/Foto: dok.IST dan amnesty international indonesia

MEGAPOLITIK.COM - Beberapa perusahaan telah mendapatkan sanksi terkait keterlibatannya dalam kasus kebakaran hutan dalahan yang melanda beberapa wilayah Indonesia.

Melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat hingga 19 Oktober 2026, sebanyak 32 perusahaan telah dikenai sanksi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di area konsesi masing-masing.

Total luas areal yang terbakar dari seluruh perusahaan tersebut mencapai 12.926,74 hektare.

Daftar 32 Perusahaan yang Disanksi Kemenhut

Berdasarkan data resmi Kemenhut, ke-32 perusahaan tersebut tersebar di tujuh provinsi, dengan Kalimantan Barat mencatatkan jumlah terbanyak.

Berikut rinciannya:

Dari total 32 perusahaan tersebut, 19 perusahaan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan, dengan luas areal terbakar mencapai 9.546,42 hektare.

Sebanyak delapan perusahaan dikenai sanksi paksaan pemulihan ekosistem hutan tanpa pembekuan izin, dengan luas areal terbakar 2.211,19 hektare, sementara lima perusahaan lainnya dikenai sanksi terberat berupa pencabutan izin usaha.

Sebagai contoh kasus konkret, Kemenhut sebelumnya menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada 25 Agustus 2026, yakni PT WEL, PT FI, PT MPK, dan PT WSP di Kalimantan Barat, PT NES di Kalimantan Tengah, serta PT PSR di Kalimantan Timur, dengan total luas areal terbakar 1.511,55 hektare.

Proses Hukum Pidana Korporasi Tersangka Karhutla

Sanksi administratif dari Kemenhut ini berjalan beriringan dengan proses hukum pidana yang ditangani Kepolisian RI.

Bareskrim Polri hingga 21 Oktober 2026 telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka pidana karhutla, bertambah dari sembilan korporasi yang diumumkan pada 14 Oktober 2026.

Perlu dicatat, status sanksi administratif dari Kemenhut dan status tersangka pidana dari kepolisian merupakan dua proses hukum yang berbeda, meski keduanya bisa saja menjerat perusahaan yang sama.

Berbeda dari data Kemenhut yang mencantumkan inisial nama perusahaan, identitas lengkap 11 korporasi yang berstatus tersangka pidana hingga kini belum diungkap secara resmi oleh kepolisian ke publik.

Meski demikian, sejumlah kasus individual telah terungkap, seperti penetapan FS, Direktur Operasional PT RAS, perusahaan sawit di Ogan Komering Ilir, sebagai tersangka pada 15 Oktober 2026, serta PT MAP yang ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam kasus perambahan hutan di Mempawah, Kalimantan Barat, pada 14 Agustus 2026.

Proses penyidikan terhadap kasus-kasus karhutla ini umumnya melalui tahapan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi dan ahli, penelaahan dokumen legalitas, hingga gelar perkara bersama Korwas PPNS Polri dan Kejaksaan Agung.

Kemenhut turut menemukan sejumlah modus di balik kasus karhutla, mulai dari dugaan jual-beli kawasan hutan secara ilegal hingga perambahan yang terungkap lewat penelusuran titik panas (hotspot) di sejumlah lokasi.

Secara keseluruhan, data Kementerian Kehutanan mencatat total luas areal terbakar dari 32 perusahaan yang disanksi mencapai 12.926,74 hektare per 19 Oktober 2026, sementara data kepolisian mencatat luas lahan terbakar dari kasus perorangan sebesar 5.157,89 hektare per 13 Oktober 2026, dengan proses penyidikan terhadap 11 korporasi tersangka pidana masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan.(jay/pra)

Populer
recommended
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink