MEGAPOLITIK.COM - Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil evaluasi kinerja para menteri di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

Survei CELIOS ini menyoroti rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Data menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum merasakan perubahan berarti dalam reformasi hukum, perlindungan HAM, dan penanganan konflik sosial. 

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah di sektor hukum masih dianggap belum menyentuh akar persoalan. 

Selain itu, muncul kekhawatiran publik terhadap lemahnya penindakan kasus korupsi dan pelanggaran HAM yang terus berulang tanpa penyelesaian.

Metodologi Penelitian

Penilaian dalam laporan CELIOS dilakukan melalui dua pendekatan, yakni survei berbasis expert judgment (panel) dan survei masyarakat umum. 

Panel diisi oleh 120 jurnalis dari 60 lembaga media nasional yang mencakup desk ekonomi, sosial-politik, hukum, HAM, serta lingkungan dan energi. 

Para jurnalis dipilih karena dianggap memiliki kemampuan analisis kebijakan dan pengalaman memantau pejabat publik secara objektif. 

Survei pakar dilaksanakan pada 30 September hingga 13 Oktober 2025 dengan instrumen yang telah diuji validitas dan konsistensinya. 

Sementara survei masyarakat umum berlangsung secara nasional pada 2–17 Oktober 2025, melibatkan 1.338 responden dari berbagai wilayah dengan pengumpulan data melalui iklan terarah di media sosial Facebook dan Instagram. 

Hasil survei diberi pembobotan statistik mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjaga representasi berdasarkan usia, pendidikan, pendapatan, dan wilayah.

Penilaian terhadap Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum

Sebanyak 43 persen responden menilai bahwa upaya pemerintah dalam memberantas korupsi selama satu tahun terakhir tidak efektif. 

Dari angka tersebut, 29 persen menyebut “tidak efektif” dan 14 persen menyatakan “tidak efektif sama sekali”. 

Hanya 36 persen responden yang menilai upaya itu “efektif” dan 21 persen yang menilai “sangat efektif”. 

Temuan ini menunjukkan tingginya ketidakpercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam menangani korupsi dan memperkuat supremasi hukum. 

Ketidakpuasan juga tampak dalam persepsi terhadap sektor yang belum mendapat perhatian serius, di mana penegakan hukum menempati posisi teratas dengan 19 persen, diikuti sektor lingkungan (17 persen), pendidikan (14 persen), dan ekonomi (14 persen).

Kinerja Menteri Bidang Hukum dan HAM

Survei pakar CELIOS juga mengungkap bahwa kinerja para menteri di bidang hukum dan HAM dinilai cenderung negatif sepanjang satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. 

Natalius Pigai, selaku Menteri HAM, memperoleh skor terendah dengan –58. 

Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri) juga mendapat penilaian buruk dengan skor –22, yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum di daerah. 

Di sisi lain, beberapa menteri memperoleh penilaian lebih positif. 

Arifatul Choiri Fauzi (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) mencatat skor +9, sedangkan Supratman Andi Agtas (Menteri Hukum) mendapat skor +8. 

Agus Andrianto (Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan) serta Yusril Ihza Mahendra (Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan) juga termasuk dalam kategori dengan persepsi cukup baik dari panel jurnalis.

Catatan Umum Sektor Hukum dan HAM

CELIOS menilai lemahnya penegakan hukum menjadi sinyal bahwa agenda reformasi hukum dan pemberantasan korupsi belum berjalan sebagaimana harapan publik. 

Selain itu, konflik agraria, pelanggaran HAM, dan kejahatan lingkungan yang belum terselesaikan turut memperburuk persepsi publik terhadap kinerja sektor ini. 

Sektor lingkungan yang berada di urutan kedua dari daftar yang belum terintervensi juga menegaskan kekhawatiran terhadap keseriusan pemerintah dalam menghadapi kerusakan alam dan perubahan iklim.

Kesimpulan

Survei CELIOS menggambarkan bahwa setelah satu tahun masa pemerintahan, Prabowo–Gibran masih menghadapi tantangan besar dalam memperkuat keadilan hukum dan penegakan HAM. 

Reformasi menyeluruh dan langkah konkret di bidang hukum serta HAM dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk memulihkan kepercayaan publik. (daf)