MEGAPOLITIK.COM -  China sudah memiliki langkah untuk mengatur bagaimana influencer online menyampaikan informasi dan melakukan endorsement kepada pengikut mereka.

Pemerintah telah lama berupaya memoderasi konten digital, namun munculnya format real-time seperti livestreaming dan video singkat membuat penyaringan informasi ilegal atau tidak diinginkan semakin sulit.

Oleh karena itu, aturan pengendalian baru terus diperbarui seiring evolusi internet.

Lantas, bagaimana penerapan influencer di negara satu partai tersebut? 

Aturan Lisensi untuk Konten Profesional

Menurut ketentuan baru yang diumumkan Administrasi Radio dan Televisi Nasional China dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, influencer atau penyiar livestream yang menyebarkan konten profesional di bidang seperti kedokteran, keuangan, hukum, dan pendidikan harus memiliki lisensi terkait bidangnya.

Operator platform bertanggung jawab meninjau sertifikasi penyiar dan mencatatnya dalam data resmi.

Bahkan, penyiar dan konten yang dihasilkan kecerdasan buatan (AI) tunduk pada persyaratan yang sama seperti manusia.

Kebijakan ini secara otomatis meningkatkan standar bagi pembuat konten independen, sekaligus membantu mengatasi disinformasi, terutama saat opini mereka berpotensi memengaruhi keputusan kesehatan atau keuangan publik.

Livestreaming: Fenomena Utama di China

Livestreaming telah menjadi cara utama masyarakat China mengonsumsi informasi dan berbelanja, mirip TV shopping di era mobile internet.

Per Desember 2021, lebih dari 700 juta orang menggunakan livestreaming, atau 68% populasi internet China.

Platform top di China termasuk Douyin (versi Tiongkok TikTok), Kuaishou, serta Huya dan Douyu yang fokus pada konten gaming.

Livestreaming juga digunakan aplikasi keuangan untuk berbagi tips investasi atau aplikasi kesehatan untuk konsultasi dokter real-time.

Selain itu, aturan baru juga mencakup mekanisme penyaringan komentar pengguna sebelum tayang, yang menimbulkan perdebatan tentang ruang ekspresi di platform digital.

Endorsement Influencer di Bawah UU Periklanan China

Endorsement influencer diatur melalui Chinese Advertising Law (CAL), yang menjadi dasar hukum periklanan komersial di China.

CAL berlaku untuk semua kegiatan periklanan di mana penjual atau penyedia jasa memasarkan produk secara langsung atau tidak langsung.

Sampai 2015, CAL tidak memuat ketentuan terkait endorsement. Namun, versi baru CAL 2015 menetapkan definisi ‘endorser’:

“Orang alami, badan hukum, atau organisasi lain selain pengiklan yang merekomendasikan atau mendemonstrasikan produk atau layanan atas nama atau citra mereka dalam iklan.”

Definisi ini mencakup Key Opinion Leader (KOL).

Sanksi Endorsement Influencer di China: Ancaman Denda dan Larangan Aktivitas

Melansir Fortune, pemerintah China juga memperjelas sanksi bagi influencer yang melanggar aturan.

Hal ini termasuk pengungkapan iklan yang tidak tepat, iklan palsu, dan endorsement terlarang.

Pengungkapan Iklan yang Tidak Tepat

Menurut Pasal 59 CAL, jika influencer tidak menandai endorsement sebagai iklan atau iklan online tidak jelas bagi konsumen (misalnya tidak diberi label ‘iklan’), maka dapat dikenai sanksi:

• Koreksi pelanggaran, seperti penghapusan posting atau penambahan klarifikasi bahwa konten adalah iklan.
• Denda hingga RMB100.000 (sekitar US$15.000 atau sekitar Rp234 juta) kepada penerbit iklan, yang seringkali adalah influencer itu sendiri.

Ini menekankan pentingnya transparansi dalam endorsement, agar konsumen dapat membedakan opini pribadi dengan iklan berbayar.

Iklan Palsu: Tanggung Jawab Bersama

Influencer juga bisa dimintai tanggung jawab sipil bila endorsenya terbukti iklan palsu, berdasarkan Pasal 56 dan 61 CAL:

• Jika produk atau layanan yang diendorse berkaitan dengan kesehatan atau keselamatan konsumen dan menimbulkan kerugian, influencer dapat bertanggung jawab tanpa memandang niat atau pengetahuan (strict liability).
• Jika influencer mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa endorsement palsu, mereka dapat dikenai penyitaan hasil endorsement ditambah denda antara jumlah minimum hingga dua kali lipat.
• Brand sebagai pengiklan tetap menjadi sasaran utama, tetapi influencer bisa ikut dituntut jika syarat tanggung jawab bersama terpenuhi.

Endorsement yang Dilarang

Beberapa larangan utama bagi influencer meliputi:

• Iklan pengobatan, obat-obatan, atau alat medis, termasuk kosmetik yang diklaim sebagai ‘produk medis’.
• Iklan makanan kesehatan (health food).
• Merekomendasikan produk atau layanan yang belum digunakan atau tidak faktual, untuk mencegah iklan menyesatkan.
• Batasan usia, anak di bawah 10 tahun tidak boleh melakukan endorsement.

Selain itu, jika influencer melanggar aturan ini, mereka dilarang menjadi endorser selama 3 tahun sejak penjatuhan hukuman administratif (Pasal 38 CAL).

Tanggung Jawab Platform

China juga memberi perlindungan terbatas bagi platform digital melalui ketentuan safe harbour:

ISP atau operator platform hanya bertanggung jawab jika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya iklan palsu yang diterbitkan melalui platform mereka.

Ketentuan ini penting karena sebagian besar influencer mempublikasikan konten melalui Douyin, Kuaishou, Huya, atau Douyu.

Dengan regulasi ini, China menekankan kombinasi tanggung jawab influencer, brand, dan platform untuk menjaga keamanan informasi dan menghindari disinformasi di internet. (tam)