MEGAPOLITIK.COM -   Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa sebanyak 80.560 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia.

Pernyataan ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Rabu (9/7/2025).

“Per pagi ini, terdapat 80.560 koperasi desa dan kelurahan yang telah terbentuk melalui forum musyawarah desa khusus. Sebagian besar provinsi sudah mencapai 100 persen,” ujar Budi Arie.

Ia menambahkan, provinsi seperti Papua, Banten, dan Sulawesi Tengah masih perlu didorong dalam percepatan pembentukan Kopdes.

Di Banten, misalnya, pembentukan tak bisa maksimal karena keberadaan desa-desa masyarakat adat seperti Suku Baduy.

Kopdes Merah Putih Resmi Dilaunching 19 Juli, Prabowo Dijadwalkan Hadir

Menurut Budi Arie, peluncuran resmi Kopdes Merah Putih akan digelar pada 19 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional ke-78 di Bentangan, Klaten, Jawa Tengah.

Peluncuran akan dilakukan secara hybrid di 103 titik di 38 provinsi, dan akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sebanyak 77.120 Kopdes sudah memiliki SK badan hukum,” jelasnya.

Rieke 'Oneng' Pitaloka Beri Selamat, Tapi Kritik Substansi

Usai pemaparan, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, atau yang akrab dikenal sebagai ‘Oneng’, memberikan ucapan selamat.

Namun ia menyampaikan kritik tajam dan mempertanyakan apa yang sebenarnya ingin dicapai dari pembentukan Kopdes ini.

“Jumlah desa/kelurahan kita 83.762. Yang sudah membentuk KDMP ada 80.560. Yang sudah berbadan hukum 77.086 atau sekitar 95,69 persen. Untuk capaian ini saya ucapkan selamat. Tapi... apa saya harus bilang ‘wow’ gitu?” kata Rieke menahan sinis.

Menurutnya, paparan Budi Arie baru menyentuh aspek administratif, belum menjelaskan hal-hal teknis dan substansi seperti peran koperasi dalam pengentasan kemiskinan dan penggerak ekonomi rakyat.

Rieke Ingatkan Esensi Pembangunan dari Desa

Rieke mengingatkan bahwa membangun dari desa adalah bagian dari Asta Cita nomor 6, dan koperasi seharusnya menjadi alat utama untuk pemerataan ekonomi.

Ia juga mengutip Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar konstitusional untuk membangun ekonomi kerakyatan melalui koperasi.

“Saya sangat mendukung gerakan koperasi, karena koperasi adalah alat untuk membantu rakyat yang masih lemah ekonominya. Tapi kita ingin melihat hasil, bukan hanya angka,” tegasnya. (tam)