MEGAPOLITIK.COM - Pemerintah menegaskan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat bukan sekadar kesepakatan dagang biasa.

Di tengah dinamika politik global dan ketidakpastian kebijakan tarif AS, langkah ini disebut sebagai strategi untuk mengamankan kepentingan ekspor nasional tanpa mengorbankan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Kesepakatan yang diteken Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump itu dinilai menjadi langkah antisipatif menghadapi potensi hambatan dagang di masa depan.

Amankan 1.819 Pos Tarif, Ekspor Unggulan Dapat Tarif 0%

Salah satu poin krusial dalam ART adalah pemberlakuan tarif 0% untuk 1.819 pos tarif produk pertanian dan industri penting Indonesia.

Komoditas seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik, hingga komponen pesawat masuk dalam daftar tersebut.

Produk tekstil dan apparel asal Indonesia juga mendapat fasilitas tarif 0%.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyebut manfaat kesepakatan ini akan dirasakan langsung oleh lebih dari 4 juta pekerja di sektor terkait.

Menurutnya, ART juga menjadi jawaban atas berbagai hambatan non-tarif yang selama ini muncul dalam hubungan dagang bilateral Indonesia–AS.

Berlaku Setelah Proses Hukum Nasional

Pemerintah memastikan ART baru akan efektif 90 hari setelah kedua negara menyatakan seluruh prosedur hukum domestik telah rampung.

Di Indonesia, mekanisme tersebut akan melalui penyampaian ke DPR untuk persetujuan ratifikasi jika dipersyaratkan, atau melalui Peraturan Presiden apabila tidak memerlukan persetujuan parlemen.

Indonesia dan AS juga sepakat membentuk mekanisme konsultasi bilateral untuk membahas isu implementasi ke depan.

Tegas: Tidak Bertentangan dengan Politik Bebas Aktif

Menanggapi kekhawatiran publik, pemerintah menegaskan ART tidak mengikat Indonesia pada blok kekuatan tertentu.

Prinsip politik luar negeri bebas dan aktif tetap menjadi pijakan utama.

Dalam implementasinya, tidak ada kewajiban otomatis bagi Indonesia untuk mengadopsi kebijakan AS. Setiap komitmen tetap melalui proses hukum nasional dan mekanisme konstitusional yang berlaku.

Kedua negara pun memiliki hak setara untuk mengakhiri perjanjian melalui pemberitahuan tertulis setelah proses konsultasi.

Antisipasi Dinamika Politik AS

Perkembangan putusan Mahkamah AS (SCOTUS) dan dinamika kebijakan tarif Negeri Paman Sam turut menjadi pertimbangan dalam perundingan ART.

Pemerintah menilai kesepakatan ini membuat posisi Indonesia lebih terukur, terutama jika AS kembali menggunakan instrumen tarif melalui dasar hukum lain.

“Pemerintah akan terus cermat mengamati situasi geopolitik global dan berhati-hati dalam melanjutkan proses implementasi ART,” ujar Haryo.

Dengan langkah ini, Indonesia berupaya menjaga keseimbangan: memperluas akses pasar ekspor sekaligus tetap berdiri di atas kepentingan dan kedaulatan nasional. (sal)