MEGAPOLITIK.COM - Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian publik setelah nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dikaitkan dengan perkara tersebut. Salah satu istilah yang ikut menjadi sorotan adalah Lawful Interception Management System atau LIMS.
Istilah LIMS merujuk pada sistem yang berkaitan dengan pengelolaan penyadapan komunikasi secara sah untuk kepentingan penegakan hukum.
Teknologi semacam ini memiliki peran dalam proses intersepsi komunikasi yang dilakukan berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum.
Namun, penggunaan teknologi penyadapan juga memiliki batasan.
Tanpa dasar hukum dan prosedur yang sesuai, tindakan intersepsi dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika menyangkut privasi dan kerahasiaan komunikasi seseorang.
Lantas, apa itu LIMS, bagaimana konsep kerja sistem penyadapan tersebut, dan bagaimana aturan hukum mengatur penggunaannya di Indonesia?
Apa Itu LIMS dan Mengapa Sistem Penyadapan Ini Jadi Sorotan?
LIMS merupakan singkatan dari Lawful Interception Management System.
Secara harfiah, istilah ini dapat diterjemahkan sebagai sistem pengelolaan intersepsi atau penyadapan yang dilakukan secara sah.
Dalam konsep lawful interception, penyadapan merupakan tindakan memperoleh informasi komunikasi melalui mekanisme tertentu untuk kepentingan penegakan hukum.
Sistem pengelolaan intersepsi secara umum berkaitan dengan pengaturan permintaan penyadapan, identifikasi sasaran, pengelolaan proses intersepsi, hingga penanganan informasi yang diperoleh.
Dengan demikian, LIMS bukan sekadar aplikasi untuk mendengarkan percakapan telepon.
Istilah tersebut menggambarkan sistem pengelolaan proses penyadapan yang berkaitan dengan infrastruktur komunikasi.
Meski demikian, perlu dibedakan antara pengertian umum lawful interception dan spesifikasi LIMS yang digunakan oleh suatu institusi.
Belum tersedia dokumentasi teknis resmi yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan seluruh fitur, kemampuan, dan arsitektur sistem LIMS dalam perkara yang sedang menjadi perhatian publik.
Dalam konteks Indonesia, salah satu regulasi yang pernah mengatur aspek teknis penyadapan adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi.
Peraturan tersebut menjelaskan sejumlah komponen teknis penyadapan, termasuk perangkat antarmuka (interface), pusat pemantauan (monitoring centre), serta sarana transmisi penghubung (link transmission).
Bagaimana Sistem Penyadapan yang Sah Bekerja Menurut Aturan?
Penyadapan secara sah atau lawful interception tidak dapat dilakukan sembarangan.
Tindakan ini harus memiliki dasar kewenangan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006, penyadapan informasi secara sah ditujukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap suatu tindak pidana.
Secara umum, mekanisme penyadapan dalam konsep tersebut melibatkan beberapa tahapan.
1. Permintaan berdasarkan kepentingan penegakan hukum
Penyadapan dilakukan untuk mendukung proses penegakan hukum. Artinya, tindakan tersebut harus memiliki tujuan yang berkaitan dengan penanganan perkara.
2. Identifikasi sasaran
Identitas atau informasi mengenai sasaran penyadapan harus ditentukan melalui mekanisme yang sesuai dengan kewenangan aparat penegak hukum.
3. Penggunaan perangkat intersepsi
Proses penyadapan memanfaatkan perangkat yang terhubung dengan infrastruktur telekomunikasi dan pusat pemantauan.
4. Pengambilan informasi
Informasi hasil penyadapan diambil oleh aparat penegak hukum berdasarkan prosedur operasional yang berlaku.
5. Perlindungan kerahasiaan informasi
Informasi yang diperoleh melalui penyadapan secara sah bersifat rahasia.
Pihak-pihak yang terlibat tidak diperbolehkan menyebarkan atau mengalihkan informasi tersebut secara sembarangan.
Ketentuan mengenai mekanisme tersebut tercantum dalam Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006, khususnya Pasal 3 hingga Pasal 17.
Perlu dicatat, peraturan tersebut merupakan rujukan teknis yang diterbitkan pada 2006.
Penerapannya saat ini harus dibaca bersama perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.
Siapa yang Berwenang Melakukan Penyadapan di Indonesia?
Penyadapan merupakan tindakan yang berkaitan dengan pembatasan privasi dan kerahasiaan komunikasi.
Karena itu, kewenangannya tidak dapat dimiliki secara bebas oleh individu maupun institusi tanpa dasar hukum.
Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa penyadapan informasi secara sah hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui perangkat penyadapan informasi.
Regulasi tersebut juga mengatur keterlibatan penyelenggara telekomunikasi dalam membantu kelancaran proses penyadapan melalui sarana dan prasarana yang dimiliki.
Artinya, terdapat pembagian peran antara aparat penegak hukum dan penyelenggara telekomunikasi dalam pelaksanaan intersepsi yang sah.
Dalam praktiknya, kewenangan penyadapan setiap institusi harus dilihat berdasarkan undang-undang yang secara khusus mengatur lembaga tersebut.
Tidak semua institusi memiliki kewenangan, tujuan, dan prosedur penyadapan yang sama.
Karena itu, penyebutan suatu lembaga sebagai aparat penegak hukum tidak otomatis memberikan kewenangan untuk menyadap seluruh komunikasi masyarakat.
Apa Batasan Penggunaan Sistem Penyadapan oleh Aparat Hukum?
Meskipun teknologi penyadapan dapat membantu proses penegakan hukum, penggunaannya tetap memiliki batasan.
Salah satu prinsip penting yang tercantum dalam Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006 adalah penyadapan hanya dibenarkan apabila dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Regulasi tersebut juga mengatur beberapa ketentuan penting, antara lain:
- Penyadapan dilakukan untuk kepentingan proses peradilan pidana.
- Perangkat dan identifikasi sasaran penyadapan dikendalikan oleh aparat penegak hukum.
- Mekanisme penyadapan dilaksanakan berdasarkan prosedur operasional standar.
- Pengambilan hasil penyadapan dilakukan oleh aparat penegak hukum.
- Informasi yang diperoleh melalui penyadapan bersifat rahasia.
- Informasi hasil penyadapan tidak boleh diperjualbelikan, dialihkan, atau disebarkan kepada pihak lain secara sembarangan.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sistem penyadapan harus disertai pengendalian dan tanggung jawab.
Dalam perkembangan hukum berikutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menjadi salah satu rujukan penting.
Undang-undang ini berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP sebelumnya.
Mengapa Pengawasan Penyadapan Penting untuk Melindungi Privasi?
Penggunaan teknologi penyadapan berkaitan langsung dengan hak seseorang atas privasi dan kerahasiaan komunikasi.
Jika tidak diawasi dengan baik, informasi yang diperoleh melalui intersepsi berpotensi disalahgunakan, dialihkan, atau digunakan di luar kepentingan yang dibenarkan oleh hukum.
Karena itu, mekanisme pengawasan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan penyadapan.
Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006 mengatur pembentukan tim pengawas untuk menjamin transparansi dan independensi pelaksanaan penyadapan secara sah.
Tim tersebut terdiri dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara telekomunikasi. Salah satu tugasnya adalah meneliti legalitas surat perintah tugas aparat penegak hukum.
Selain itu, Pasal 17 dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa informasi yang diperoleh melalui penyadapan bersifat rahasia.
Perlindungan privasi juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Regulasi ini menjadi salah satu landasan hukum dalam menjaga pemrosesan data pribadi agar dilakukan sesuai ketentuan.
Dengan demikian, pengawasan bukan hanya berkaitan dengan prosedur teknis, tetapi juga perlindungan hak masyarakat dalam menggunakan layanan komunikasi.
Bagaimana Kaitannya LIMS dengan Kasus Listyo Sigit dan Prabowo?
Nama LIMS menjadi perhatian publik setelah muncul dalam pembahasan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan Listyo Sigit Prabowo.
Dalam konteks tersebut, istilah LIMS merujuk pada sistem yang disebut berkaitan dengan pengelolaan penyadapan komunikasi.
Namun, penting untuk membedakan informasi mengenai fungsi umum teknologi penyadapan dengan fakta spesifik dalam perkara yang sedang dibahas.
Dokumen regulasi resmi yang tersedia menjelaskan konsep dan ketentuan teknis penyadapan secara sah.
Akan tetapi, dokumen tersebut tidak mengonfirmasi secara langsung bagaimana LIMS digunakan dalam perkara yang dikaitkan dengan Listyo Sigit.
Untuk memastikan kronologi, identitas pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, sasaran penyadapan, barang bukti, hingga dugaan penyalahgunaan sistem, diperlukan keterangan resmi penyidik atau dokumen perkara yang dapat diverifikasi.
Dengan demikian, pembahasan mengenai LIMS sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai bukti bahwa seluruh kemampuan sistem tersebut telah digunakan dalam tindakan yang melanggar hukum.
Perkembangan perkara dan status hukum pihak-pihak yang disebut juga perlu mengikuti keterangan resmi aparat penegak hukum serta proses peradilan.
Pengawasan Teknologi Penyadapan Menjadi Hal Penting
LIMS merupakan istilah yang berkaitan dengan pengelolaan intersepsi komunikasi secara sah.
Teknologi semacam ini dapat mendukung proses penegakan hukum, tetapi penggunaannya harus memiliki dasar kewenangan, mengikuti prosedur, dan disertai pengawasan.
Sorotan terhadap nama Listyo Sigit dan dugaan penyadapan Presiden Prabowo turut mengingatkan pentingnya transparansi dalam penggunaan teknologi pengawasan komunikasi.
Pada akhirnya, kecanggihan teknologi tidak boleh mengesampingkan kepastian hukum dan perlindungan privasi.
Setiap tindakan penyadapan harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (tan/pra)





