Sabtu, 21 November 2026
Pariwara DPRD Kukar

Anggaran PU Kukar Baru Terserap 40 Persen, DPRD Minta OPD Kejar Waktu Sebelum Tutup Tahun

Rabu, 18 November 2026 - 19:16

Wakil Ketua I DPRD Kutai Kartanegara Abdul Rasid saat mengikuti salah satu agenda kedewanan di DPRD Kukar/dok: DPRD Kukar

MEGAPOLITIK.COM -  Memasuki penghujung tahun anggaran 2026, pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara belum selesai. 

Penyerapan anggaran sektor pekerjaan umum masih berkisar 40 persen, ketika waktu efektif untuk menuntaskan berbagai kegiatan tinggal sekitar satu bulan. 

Kondisi itu membuat DPRD Kukar mulai menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah.

Sorotan tersebut muncul karena sektor pekerjaan umum memiliki porsi pekerjaan fisik yang cukup besar. 

Proyek pembangunan dan kegiatan lapangan membutuhkan waktu pelaksanaan yang tidak singkat, sementara kalender anggaran 2026 semakin mendekati batas akhir.

Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasid mengatakan, kondisi tersebut harus segera direspons pemerintah daerah. 

Menurut dia, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD tidak bisa lagi menjalankan program dengan kecepatan yang sama seperti pada awal tahun.

“Kalau melihat realisasi PU, memang masih sekitar 40 persen. Pekerjaan di sektor ini banyak yang bersifat fisik dan nilai anggarannya juga besar,” kata Abdul Rasid, Rabu, (18/11/2026).

Angka sekitar 40 persen itu menjadi perhatian karena masih terdapat kegiatan yang harus diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir. 

DPRD meminta OPD memastikan program yang sudah masuk dalam perencanaan tidak berhenti pada tahap administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan pekerjaan dan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.

Abdul Rasid mengatakan, sejauh ini persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan anggaran. 

Karena itu, menurut dia, pemerintah daerah perlu melihat kembali kecepatan pelaksanaan kegiatan di masing-masing OPD.

Waktu yang tersisa juga menjadi faktor penting. Dengan masa pelaksanaan anggaran yang tinggal sekitar satu bulan lebih, ruang untuk memperbaiki capaian serapan semakin sempit. 

Percepatan pekerjaan dinilai harus dilakukan tanpa mengabaikan ketentuan dalam pelaksanaan anggaran dan kualitas pekerjaan fisik.

DPRD Kukar juga meminta capaian setiap OPD menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah. 

Serapan anggaran tidak hanya dilihat sebagai angka dalam laporan keuangan, tetapi juga sebagai gambaran sejauh mana program yang direncanakan benar-benar dijalankan.

Menurut Abdul Rasid, OPD dengan realisasi rendah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. 

Evaluasi itu penting agar anggaran yang telah dialokasikan tidak berakhir sebagai sisa anggaran tanpa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Ini harus menjadi catatan pemerintah daerah. OPD yang belum mampu merealisasikan anggarannya perlu dievaluasi karena capaian tersebut berkaitan dengan kinerja OPD,” ujarnya.

Selain persoalan pelaksanaan kegiatan, DPRD juga mencermati sejumlah program yang masih bergantung pada pendanaan dari pemerintah pusat. 

Jika dana yang menjadi sumber pembiayaan program tidak tersalurkan sampai akhir tahun, kegiatan yang bergantung pada sumber tersebut berpotensi ikut tertunda.

Namun, perhatian utama DPRD saat ini tetap pada percepatan pelaksanaan program yang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 

Abdul Rasid berharap waktu yang tersisa dimanfaatkan secara maksimal agar pekerjaan yang telah direncanakan tidak kembali menumpuk menjelang penutupan tahun anggaran.

“Yang penting sekarang bagaimana kegiatan yang sudah direncanakan bisa segera dimaksimalkan dan diselesaikan sampai akhir tahun,” demikian Abdul Rasid. (adv)

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink