Sabtu, 21 November 2026
Greenpeace Indonesia

Aktivis Greenpeace Panjat Patung di Bundaran HI, Ini Tuntutan untuk Prabowo-Gibran soal Krisis Iklim dan Biaya Hidup

Greenpeace Suarakan Krisis iklim dan Biaya Hidup Warga

Rabu, 21 Oktober 2026 - 21:4

GREENPEACE - Aktivis Greenpeace Panjat Patung di Bundaran HI Suarakan Tuntutan Masyarakat Indonesia/ Foto: IG (@greenpeaceid) dengan Kolase oleh MEGAPOLITIK.COM

MEGAPOLITIK.COM - Greenpeace Indonesia menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa, 20 Oktober 2026.

Aksi tersebut bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam aksi tersebut, sejumlah aktivis membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang.

Pesan yang dibawa menyoroti penanganan krisis iklim, bencana ekologis, dan meningkatnya tekanan biaya hidup masyarakat.

Melalui aksi ini, Greenpeace mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim.

Organisasi lingkungan tersebut menilai dampak kerusakan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan hutan dan bencana, tetapi juga memengaruhi penghasilan pekerja, ketahanan pangan, serta kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Greenpeace Angkat Isu Karhutla hingga Tekanan Ekonomi Masyarakat

Dalam aksi di Bundaran HI, Greenpeace membentangkan dua spanduk dengan pesan yang menghubungkan penanganan krisis iklim dan kesejahteraan masyarakat.

Spanduk pertama bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan menghadap ke arah Istana Merdeka di sisi utara.

Sementara itu, spanduk kedua berbunyi “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?” dan menghadap ke sisi selatan Bundaran HI.

Kedua pesan tersebut menjadi bentuk kritik Greenpeace terhadap penanganan persoalan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam siaran persnya, Greenpeace menyoroti sejumlah persoalan ekologis, mulai dari banjir bandang di Sumatera, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap berkepanjangan, hingga cuaca ekstrem.

Menurut Greenpeace, dampak krisis iklim dapat meluas ke persoalan ekonomi.

Bencana dan gangguan cuaca berpotensi menghambat aktivitas kerja, mengganggu sumber penghasilan, serta menambah pengeluaran rumah tangga, terutama ketika harga kebutuhan pangan meningkat.

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menekankan bahwa dampak tersebut paling berat dirasakan kelompok pekerja yang berada dalam kondisi ekonomi rentan.

Greenpeace pun meminta pemerintah tidak memandang perlindungan lingkungan sebagai persoalan yang terpisah dari kesejahteraan warga.

Penanganan bencana, perlindungan sumber penghidupan, dan pengendalian tekanan biaya hidup dinilai perlu diperhatikan secara bersamaan.

Riset Greenpeace Ungkap Dampak Krisis Iklim terhadap Biaya Hidup

Greenpeace turut mengangkat temuan riset berjudul Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah.

Penelitian tersebut mengkaji dampak krisis iklim terhadap delapan kelompok masyarakat di tiga wilayah aglomerasi di Pulau Jawa, yakni Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul atau kawasan Yogyakarta Raya.

Berdasarkan siaran pers Greenpeace pada 20 Oktober 2026, hasil riset menunjukkan bahwa 41 persen responden merasakan dampak krisis iklim terhadap pola konsumsi dan biaya pangan.

Sebanyak 39 persen merasakan dampak pada produktivitas dan pendapatan, sedangkan 20 persen lainnya merasakan dampak terhadap akses tempat tinggal dan biaya transportasi.

Angka tersebut merujuk pada temuan penelitian Greenpeace di wilayah yang dikaji, bukan persentase seluruh penduduk Indonesia.

Karena itu, hasilnya perlu dipahami sesuai cakupan penelitian dan tidak dapat langsung digeneralisasi ke seluruh masyarakat.

Meski demikian, temuan tersebut menggambarkan sejumlah jalur yang menghubungkan perubahan kondisi lingkungan dengan tekanan ekonomi rumah tangga.

Cuaca ekstrem, misalnya, dapat mengganggu aktivitas kerja dan distribusi barang.

Bencana juga berpotensi menimbulkan biaya tambahan untuk memperbaiki tempat tinggal, memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau memulihkan mata pencaharian.

Bagi keluarga dengan pendapatan terbatas, gangguan semacam itu dapat mempersempit ruang untuk memenuhi kebutuhan lain ketika pengeluaran meningkat atau pemasukan berkurang.

Nelayan dan Pekerja Lepas Menghadapi Risiko Penghasilan

Greenpeace menyoroti kerentanan pekerja yang penghasilannya bergantung pada kondisi lingkungan dan aktivitas harian.

Nelayan serta pekerja berbasis aplikasi atau gig worker, termasuk pengemudi ojek daring dan pekerja lepas, menjadi kelompok yang mendapat perhatian dalam riset tersebut.

Bagi nelayan, perubahan cuaca dan kondisi laut dapat memengaruhi kesempatan melaut maupun hasil tangkapan.

Ketika hasil tangkapan menurun, pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga berpotensi berkurang.

Sementara itu, pekerja yang mengandalkan mobilitas harian dapat menghadapi hambatan ketika hujan ekstrem atau banjir mengganggu perjalanan dan aktivitas kerja.

Bagi pengemudi ojek daring, kondisi tersebut juga dapat meningkatkan biaya operasional sekaligus mengurangi kesempatan memperoleh pendapatan.

Besarnya dampak tidak selalu sama pada setiap orang.

Risiko yang dihadapi bergantung pada jenis pekerjaan, lokasi, kondisi ekonomi, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri ketika terjadi gangguan.

Namun, pekerja dengan pendapatan tidak tetap cenderung memiliki ruang terbatas untuk menghadapi kehilangan waktu kerja atau pengeluaran mendadak.

Atas dasar itu, Greenpeace mendorong agar kebijakan iklim turut memperhitungkan perlindungan pekerja dan keluarga yang rentan.

Penanganan bencana dan perlindungan lingkungan, menurut organisasi tersebut, perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga sumber penghidupan masyarakat.

Warga Menghemat Pengeluaran untuk Menghadapi Tekanan Biaya Hidup

Riset Besok Harga Naik! juga mencatat berbagai cara yang dilakukan responden untuk menyesuaikan kondisi keuangan rumah tangga di tengah tekanan biaya hidup.

Sebanyak 57,34 persen responden memangkas konsumsi non-esensial untuk menghemat sekitar Rp50.000 hingga Rp1 juta per bulan.

Sebanyak 38,78 persen responden memilih menanam kebutuhan pokok di rumah, dengan penghematan sekitar Rp80.000 hingga Rp500.000 per bulan.

Selain mengurangi pengeluaran, 56,79 persen responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru.

Langkah tersebut dilaporkan dapat menambah pemasukan sekitar Rp500.000 hingga Rp2,5 juta per bulan.

Adapun 17,73 persen responden mengembangkan produksi pangan mandiri, seperti sayuran, telur, dan susu, yang menurut laporan tersebut dapat menghasilkan nilai ekonomi sekitar Rp5.000 hingga Rp500.000 per bulan.

Data tersebut menunjukkan beragam strategi rumah tangga dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Namun, angka-angka ini menggambarkan pengalaman responden dalam penelitian Greenpeace, bukan kondisi yang otomatis berlaku bagi seluruh keluarga di Indonesia.

Kemampuan setiap rumah tangga untuk beradaptasi juga berbeda.

Menanam bahan pangan sendiri membutuhkan ruang dan waktu, sedangkan mencari pekerjaan tambahan bergantung pada kesempatan kerja dan kondisi masing-masing individu.

Karena itu, upaya mandiri masyarakat tidak serta-merta menggantikan kebutuhan akan kebijakan publik yang membantu mengurangi risiko bencana, menjaga keterjangkauan kebutuhan dasar, dan melindungi kelompok rentan.

Greenpeace Desak Pemerintah Perkuat Kebijakan Iklim

Melalui aksi di Bundaran HI, Greenpeace mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperkuat penanganan krisis iklim dan mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam materi kampanyenya, Greenpeace mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat, antara lain memperkuat stabilitas harga pangan dan energi melalui kebijakan yang responsif terhadap risiko iklim, melindungi pekerja, serta menjamin lapangan kerja layak dan upah yang berkeadilan.

Greenpeace juga mendorong pemulihan kedaulatan pangan berbasis petani lokal, termasuk menghentikan kebijakan pembukaan lahan berskala besar yang dinilai berisiko memicu deforestasi dan mengganggu ekosistem.

Selain itu, organisasi tersebut menyoroti kebutuhan akan transportasi publik yang lebih terintegrasi serta hunian layak yang terjangkau dan adaptif terhadap perubahan iklim.

Untuk pemerintah daerah, Greenpeace mengusulkan perlindungan lahan pertanian, penguatan cadangan pangan berbasis komunitas, perluasan transportasi umum, serta peningkatan perlindungan sosial dan diversifikasi mata pencaharian.

Tuntutan tersebut merupakan rekomendasi dan sikap advokasi Greenpeace.

Pelaksanaan serta efektivitas kebijakan pemerintah perlu dinilai melalui data anggaran, program yang dijalankan, indikator ekonomi, dan perkembangan kondisi lingkungan yang relevan.

Aksi di Bundaran HI pada 20 Oktober 2026 menjadi momentum bagi Greenpeace untuk mengangkat hubungan antara krisis iklim dan tekanan biaya hidup ke ruang publik.

Melalui dua spanduk yang dibentangkan di Patung Selamat Datang, organisasi tersebut meminta pemerintah menempatkan perlindungan lingkungan, ketahanan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat sebagai agenda yang saling berkaitan. (tan/pra)

Berita Terkait
Populer
recommended
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink