MEGAPOLITIK.COM -  Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, melaksanakan reses pada 5-6 Agustus 2025 di tiga desa sekitar kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), yaitu Desa Batuah, Desa Bakungan, dan Desa Purwajaya.

Dalam kunjungan ini, Ahmad Yani secara langsung menampung berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan infrastruktur, status lahan, dan dampak aktivitas pertambangan.

Tantangan Pembangunan dan Masalah Hutan di Desa Batuah

Ahmad Yani mengungkapkan bahwa sebagian wilayah Desa Batuah berada dalam kawasan hutan sekaligus area IKN, sehingga menimbulkan kendala serius dalam pengelolaan lahan bagi warga.

“Desa yang sudah punya dusun dan RT seharusnya difasilitasi pembangunan, tapi bagaimana mau membangun kalau lahan masuk kawasan hutan? Ini dilema yang perlu perhatian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Ahmad Yani juga menyoroti kondisi SD 018 Batuah yang rusak parah, mulai dari ruang kelas yang tidak layak, plafon runtuh, WC rusak, hingga halaman yang memprihatinkan.

Ia menegaskan pentingnya perhatian terhadap fasilitas pendidikan di daerah penyangga IKN agar kualitas pendidikan tetap terjaga.

Pembangunan Jalan dan Bencana Akibat Lubang Tambang di Desa Purwajaya

Di Desa Purwajaya, Ahmad Yani fokus pada pembangunan Jalan Pelita yang menghubungkan Purwajaya dengan Desa Loa Duri Ilir.

Jalan kabupaten sepanjang 3 kilometer ini belum rampung dikerjakan, padahal sangat vital untuk mobilitas warga.

Selain itu, masalah banjir dan longsor akibat lubang tambang yang tidak direklamasi dengan baik menjadi perhatian serius.

“Lubang bekas tambang yang dibiarkan begitu saja bisa memicu bencana. Kita minta penanganan segera dari pihak terkait,” tegasnya.

Minimnya Dukungan Pembentukan Kelompok Usaha di Desa Bakungan

Warga Desa Bakungan mengeluhkan sulitnya membentuk kelompok usaha seperti pertanian, UMKM, dan perikanan karena kurangnya fasilitasi pemerintah desa.

Padahal, kelompok usaha sangat penting sebagai syarat mendapatkan bantuan pemerintah.

Ahmad Yani juga menyoroti rekrutmen tenaga kerja di perusahaan lokal yang dinilai kurang memprioritaskan warga sekitar.

“Banyak warga yang mengeluhkan tidak diberdayakan oleh perusahaan lokal, pekerjanya malah didatangkan dari luar. Ini menjadi masalah yang harus kita perbaiki,” pungkasnya. (tam)