MEGAPOLITIK.COM - Tiga hari, 16-18 November 2026, para pelaku dan ahli pertambangan berkumpul di Ternate, Maluku Utara.
Forum itu tidak hanya membicarakan produksi dan teknologi tambang, tetapi juga masa depan pengelolaan sumber daya alam di tengah tuntutan terhadap industri yang lebih ramah lingkungan.
Ketua DPRD Kutai Kartanegara Ahmad Yani menjadi salah satu peserta yang hadir dalam Temu Profesi Tahunan XXXV PERHAPI 2026.
Ia menilai pembahasan soal keberlanjutan menjadi penting bagi daerah yang aktivitas ekonominya masih berkaitan erat dengan sektor pertambangan.
Forum tahunan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia tersebut mengangkat tema “Mewujudkan Pertambangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Tengah Tantangan Geopolitik dan Geoekonomi.”
Tema itu membawa pembahasan pada persoalan yang lebih luas.
Pertambangan tidak hanya dilihat dari sisi produksi, tetapi juga bagaimana kegiatan pengelolaan sumber daya alam bisa tetap memberi manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kondisi lingkungan dan masyarakat.
Dijelaskan Ahmad Yani, pembahasan tersebut relevan dengan kondisi Kutai Kartanegara.
Sektor pertambangan selama ini menjadi salah satu bagian dari aktivitas ekonomi daerah dan ikut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
Namun, manfaat ekonomi tersebut menurut dia perlu diikuti dengan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan.
Aktivitas pertambangan harus memiliki perencanaan yang baik agar dampaknya tidak menjadi beban bagi masyarakat ketika kegiatan produksi berakhir.
Karena itu, ia menilai forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, ahli pertambangan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi.
Ahmad Yani mendorong adanya hubungan yang lebih kuat antara pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat.
Menurutnya, masing-masing pihak memiliki peran dalam memastikan sumber daya alam dikelola secara bertanggung jawab.
“Melalui forum seperti TPT PERHAPI ini, kita dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab,” ujar Ahmad Yani.
Ia juga menyoroti keberadaan masyarakat di sekitar wilayah operasi pertambangan.
Menurutnya, keberadaan perusahaan seharusnya tidak hanya dilihat dari aktivitas produksinya, tetapi juga dari manfaat yang diberikan kepada masyarakat sekitar.
Pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan menjadi dua hal yang ia dorong agar mendapat perhatian lebih serius.
Dengan begitu, kegiatan pertambangan tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga meninggalkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
Dalam TPT PERHAPI XXXV tersebut, peserta mengikuti sejumlah agenda yang berkaitan dengan perkembangan industri pertambangan.
Kegiatan mencakup diskusi panel, seminar ilmiah, hingga pameran teknologi pertambangan.
Pameran tersebut menjadi bagian dari forum untuk memperlihatkan perkembangan teknologi dalam eksplorasi dan pengolahan sumber daya mineral.
Sementara sesi diskusi menjadi ruang bagi para peserta untuk melihat tantangan yang dihadapi industri pertambangan ke depan.
Ahmad Yani berharap pembahasan dalam forum tersebut dapat menjadi masukan bagi daerah, termasuk Kukar, dalam memperkuat tata kelola pertambangan.
Menurutnya, keberlanjutan tidak bisa hanya menjadi tema dalam forum atau dokumen perencanaan.
Prinsip tersebut harus diterapkan dalam aktivitas perusahaan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Ia kembali menekankan agar perusahaan yang beroperasi di daerah menjalankan pengelolaan lingkungan secara baik sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat.
“Kita mendorong pemerintah daerah agar setiap perusahaan tambang menjalankan praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan serta memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah operasinya,” lanjutnya.(adv)





