Minggu, 22 November 2026
Advertorial DPRD Samarinda

Ada Pembayaran ke PT WATS Setelah Pengambilalihan PDAM, DPRD Samarinda Turun Menelusuri

Jumat, 11 September 2026 - 21:11

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi

MEGAPOLITIK.COM -  Komisi II DPRD Kota Samarinda mempertanyakan dasar pembayaran kepada PT Wahana Abdi Tirtathenika Sejati (WATS), perusahaan yang disebut masih menerima pembayaran meski pengelolaan PDAM telah diambil alih Perumdam Tirta Kencana sejak 2011.

Persoalan tersebut dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan setiap pembayaran memiliki dasar hukum dan mekanisme perhitungan yang jelas.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi mengatakan, pengambilalihan pengelolaan PDAM oleh Perumdam Tirta Kencana pada 2011 menjadi salah satu titik yang perlu diperjelas.

Pasalnya, PT WATS disebut masih menerima pembayaran setelah pengelolaan beralih kepada Perumdam.

“2011 diambil alih pengelolaan oleh Perumdam Tirtakencana. Tetapi pertanyaannya kenapa tetap PT WATS dapat?” kata Iswandi, Jumat (11/9/2026).

Menurutnya, apabila pengelolaan telah diambil alih, perlu ada penjelasan mengenai alasan PT WATS masih menerima pembayaran.

Komisi II, kata Iswandi, ingin mengetahui dasar hukum sekaligus dasar perhitungan pembayaran tersebut.

“Kalau sudah diambil alih kan berarti sudah selesai. Dan kenapa PT WATS masih terima? Itu kan harus kita tahu juga kenapa,” ujarnya.

Komisi II Siapkan Penelusuran

Iswandi mengatakan Komisi II DPRD Samarinda akan menelusuri persoalan tersebut lebih lanjut.

Salah satu opsi yang dibahas yakni membentuk tim investigasi untuk mengurai dasar pembayaran, mekanisme perhitungan, serta hubungan kerja sama antara para pihak.

“Ini nanti yang akan kami coba telusuri. Apa sih dasar perhitungannya?” jelasnya.

Selain pembayaran kepada PT WATS, Komisi II juga mempertanyakan setoran perusahaan yang menjadi bagian dari pendapatan asli daerah (PAD) Samarinda.

Tahun ini, setoran PT WATS ditargetkan berada di kisaran Rp6,2 miliar hingga Rp6,3 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp3,1 miliar disebut telah disetorkan pada semester pertama.

Namun, Iswandi mengaku belum memperoleh penjelasan mengenai dasar perhitungan angka setoran tersebut.

“Sampai dengan saat ini kami enggak tahu juga itu dasar perhitungannya apa. Setoran dapat segitu itu hitungannya bagaimana? Enggak ada penjelasan juga dari PDAM,” ucapnya.

DPRD Minta Dasar Transaksi Diperjelas

Menurut Iswandi, penelusuran diperlukan untuk memastikan tidak terjadi kekeliruan dalam pembayaran maupun penerimaan.

Ia menekankan, dasar hukum setiap transaksi perlu dipastikan sebelum DPRD menentukan langkah lebih lanjut.

“Karena katanya sudah diambil alih kok tetap dikasih duit. Kok ini satunya tetap terima. Nah, ini kita harus tahu juga,” tegasnya.

Di sisi lain, persoalan hubungan bisnis atau business to business (B2B) yang melibatkan PDAM, Pemerintah Kota Samarinda, dan PT WATS akan didorong ke ranah hukum.

Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai status dan keberlanjutan kerja sama antarpihak.

“Kalau untuk permasalahan secara B2B, SPPKS antara PDAM, Pemerintah Kota dan PT WATS, kita lanjutkan ke ranah hukum. Biarkan nanti hukum saja yang memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar, dilanjutkan atau tidak,” pungkasnya.

Sementara itu, persoalan ketenagakerjaan yang dikeluhkan karyawan akan diserahkan kepada Komisi IV DPRD Kota Samarinda sesuai bidangnya.

Dengan demikian, Komisi II akan berfokus pada penelusuran dasar pembayaran, mekanisme setoran, serta status hubungan kerja sama antara Perumdam Tirta Kencana, Pemerintah Kota Samarinda, dan PT WATS. (adv)

Populer
recommended
Jangan Lewatkan
Our Networks
Member of mediaemas.id
seedbacklink