MEGAPOLITIK.COM -   Publik Kabupaten Pati sedang ramai membicarakan sosok Bupati Sudewo.

Bukan hanya karena pernyataannya yang menantang warga untuk berdemo, tetapi juga karena sederet kebijakan dan insiden kontroversial yang memicu kemarahan.

Mulai dari kenaikan PBB hingga kebijakan pendidikan, inilah enam hal yang membuat publik gregetan terhadap Bupati Pati tersebut.

1. Kenaikan PBB hingga 250 Persen

Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen memicu kemarahan luas di tengah situasi ekonomi sulit.

Meskipun akhirnya dibatalkan, kekecewaan warga terlanjur meluas.

Banyak yang menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.

Puncaknya, pada 13 Agustus kemarin, dimana ratusan ribu warga turun demo dan menuntut Sudewo mundur. 

DPRD Pati pun sudah menyetujui adanya hak angket dan pansus pemakzulan untuk Bupati Sudewo. 

2. Tantang Warga untuk Berdemo

Pernyataan Sudewo dalam sebuah video viral—“Jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar”—dinilai arogan dan menantang rakyat.

Ia juga menegaskan tidak akan memberikan ruang tawar-menawar terkait kebijakan tersebut.

Meski akhirnya meminta maaf dalam konferensi pers di Pendopo Kabupaten Pati pada 7 Agustus 2025, pernyataan itu terlanjur memperburuk citranya di mata publik.

Apalagi, banyak kelangan menilai, cara Sudewo menyampaikan soal warga demo itu, adalah arogan. 

3. Satpol PP Bubarkan Paksa Posko Donasi Warga

Aparat Satpol PP membubarkan posko logistik aksi penolakan kenaikan pajak dan menyita donasi warga.

Video insiden ini viral di media sosial, menunjukkan adu mulut hingga kericuhan antara warga dan aparat.

4. Pecat Ratusan Pegawai Honorer RSUD Soewondo

Ratusan pegawai honorer yang gagal seleksi diberhentikan tanpa pesangon layak.

Publik menilai kebijakan ini tidak manusiawi, apalagi Sudewo sempat melontarkan pernyataan yang dinilai merendahkan. 

5. Insiden Dangdut Goyang Erotis di Acara Resmi

Sudewo menuai kritik setelah menghadirkan Trio Srigala dengan goyangan sensual dalam acara resmi di Pendopo Kabupaten.

Pertunjukan ini dinilai tidak pantas dan tidak mencerminkan wibawa seorang kepala daerah.

6. Kebijakan Lima Hari Sekolah

Sudewo sempat menerapkan kebijakan lima hari sekolah mulai tahun ajaran 2025/2026, dengan alasan untuk meningkatkan produktivitas siswa dan memberi waktu berkualitas bersama keluarga di akhir pekan.

Namun, kebijakan ini ditolak oleh kalangan santri, guru ngaji, dan ulama NU karena dianggap mengganggu aktivitas keagamaan di TPQ dan Madrasah Diniyah.

Akhirnya, kebijakan tersebut dibatalkan pada 8 Agustus 2025 melalui SK Bupati. (tam)