MEGAPOLITIK.COM -  Isu ambisi Donald Trump untuk menguasai Greenland kembali mencuat dan memicu perdebatan geopolitik global.

Meski terdengar kontroversial, wacana ini bukan sekadar retorika politik.

Di baliknya, terdapat kalkulasi strategis yang mencakup sumber daya alam, keamanan Arktik, hingga doktrin kekuasaan ala abad ke-19.

Setidaknya ada tiga alasan yang mencuat soal faktor utama mengapa Trump terus menaruh perhatian besar pada Greenland.

1. Sumber Daya Mineral Besar dan Belum Tergarap

Alasan paling kuat di balik ambisi Trump adalah kekayaan sumber daya alam Greenland.

Wilayah ini menyimpan cadangan mineral strategis dalam jumlah besar, mulai dari tanah jarang (rare earth), uranium, hingga logam penting untuk industri teknologi dan pertahanan.

Bagi Trump, akses terhadap SDA mineral bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga senjata geopolitik.

Sejak menjabat, ia dikenal mendorong perusahaan Amerika mendapat prioritas dalam eksploitasi sumber daya global, termasuk di Ukraina dan Venezuela.

Greenland dipandang sebagai peluang besar berikutnya.

Meski demikian, secara hukum internasional, Amerika Serikat tidak perlu menguasai Greenland untuk menambang.

Eksploitasi dilakukan oleh perusahaan, bukan negara.

Namun, Trump diyakini ingin kontrol politik agar perusahaan AS mendapat keistimewaan dibanding pesaing Eropa atau China.

Inilah yang membuat isu Greenland berpotensi berbenturan dengan kepentingan Denmark dan hak menentukan nasib sendiri rakyat Greenland.

2. Posisi Strategis Greenland di Kawasan Arktik

Greenland menempati posisi geografis krusial di Arktik, wilayah yang semakin penting seiring mencairnya es akibat perubahan iklim.

Bagi Amerika Serikat, Arktik adalah arena persaingan baru dengan Rusia dan China.

Meski aktivitas militer Rusia lebih terkonsentrasi di Eropa Utara dan Semenanjung Kola, Greenland berada di jalur lintasan strategis rudal dan pesawat Rusia menuju Amerika Utara.

Inilah alasan AS telah lama mengoperasikan Pangkalan Pituffik di wilayah tersebut.

Trump menilai penguasaan Greenland akan memperkuat dominasi AS di Arktik, meski banyak analis menyebut argumen ini berlebihan.

Namun, dalam logika keamanan ala Trump, kontrol wilayah lebih penting daripada kerja sama multilateral.

3. Doktrin Kekuasaan: “Donroe Doctrine” Versi Trump

Alasan ketiga, sekaligus paling mengkhawatirkan, adalah pendekatan ideologis Trump terhadap geopolitik.

Ia secara terbuka merujuk Doktrin Monroe, yang menekankan larangan campur tangan kekuatan asing di “wilayah belakang” Amerika.

Dalam versi modern—dijuluki pengamat sebagai “Donroe Doctrine”—Trump memandang Amerika Serikat berhak menentukan apa yang terjadi di kawasan sekitarnya, termasuk Greenland.

Ini mencerminkan pola politik kekuatan besar, di mana negara kecil sering terpinggirkan demi kepentingan strategis.

Jika pendekatan ini diterapkan, maka Greenland bukan sekadar isu ekonomi atau pertahanan, melainkan simbol kembalinya politik dominasi teritorial.

Greenland, NATO, dan Dilema Denmark

Ambisi Trump menempatkan Denmark dalam posisi sulit.

Setiap langkah ekstrem berpotensi mengguncang NATO dan keamanan Eropa.

Meski kecil kemungkinan AS menggunakan kekuatan militer, tekanan politik, ekonomi, dan militer simbolik diperkirakan akan terus meningkat sepanjang 2026.

Greenland pun menjadi cermin pergeseran tatanan dunia: dari kerja sama multilateral menuju kompetisi kekuasaan terbuka, di mana sumber daya dan wilayah kembali menjadi alat tawar utama. (tam)