MEGAPOLITIK.COM -  Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan 18 gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

Para gubernur, termasuk Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, menyampaikan keluhan terkait pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan permasalahan infrastruktur di daerah masing-masing.

“Kalau mereka minta semuanya ditanggung saya, itu normal. Tapi kita harus melihat kemampuan APBN, apalagi ekonomi 9 bulan pertama 2025 cenderung melambat,” ujar Purbaya dalam konferensi pers.

"Kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Naik turun, tapi cenderung turun terus. Jadi, kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa," ucapnya. 

Kaltara Butuh Jembatan, Aceh & Sumbar Keluhkan Pemotongan Dana

Purbaya menyoroti kasus Kalimantan Utara, yang menurutnya kekurangan jembatan sehingga warga banyak bergantung pada Malaysia untuk kebutuhan sehari-hari.

Pemprov Kaltara membutuhkan anggaran sekitar Rp150 miliar.

Menkeu memastikan akan berkonsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan infrastruktur tersebut.

Sementara itu, Gubernur Aceh Mualem mengeluhkan pemotongan anggaran hingga 25 persen yang berdampak pada berbagai proyek infrastruktur.

Ia menekankan, “Semua usulan kami supaya tidak dipotong. Beban ini ada di provinsi kami masing-masing.”

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah juga menyoroti pemotongan TKD yang mempengaruhi pembangunan dan pembayaran gaji pegawai.

Ia mendesak pengembalian dana TKD atau agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji ASN di daerah.

Penyesuaian TKD 2026, Purbaya Tambah Rp43 Triliun

Sebelumnya, dalam RAPBN 2026, dana TKD awalnya hanya dianggarkan Rp650 triliun, turun 29 persen dibanding 2025 yang mencapai Rp919 triliun.

Menyikapi gejolak di daerah, Purbaya menambah alokasi TKD menjadi Rp693 triliun untuk 2026, memastikan pembangunan daerah dan pembayaran gaji tetap berjalan.

Menkeu Purbaya menekankan pentingnya perbaikan kinerja pemerintah daerah dan menjaga citra di mata pusat.

“Kalau mereka bisa perbaiki image, desentralisasi bisa berjalan, bukan sentralisasi,” tegasnya. (tam)