MEGAPOLITIK.COM - Indonesia tengah mempersiapkan langkah besar dalam kebijakan moneter melalui rencana redenominasi rupiah sesuai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Harga Rupiah, yang tengah digodok oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Redenominasi merupakan penyederhanaan nominal mata uang dengan menghilangkan beberapa angka nol, tanpa mengubah nilai tukar maupun daya beli masyarakat.

Sejarah menunjukkan bahwa berbagai negara sudah lebih dulu melakukan langkah serupa untuk redenominasi, bahkan mengganti mata uang mereka sepenuhnya.

Mayoritas kebijakan redenominasi tersebut terpaksa diambil karena negara-negara tersebut mengalami hiperinflasi parah yang membuat mata uang lama kehilangan nilai.

Dalam kondisi hiperinflasi ekstrem, nilai tukar mata uang bisa jatuh begitu rendah hingga setara sebagian kecil dari satuan mata uang baru.

Berikut beberapa negara yang pernah mencatat redenominasi terbesar dalam sejarah ekonomi dunia.

16 Negara yang Pernah Lakukan Redenominasi Mata Uang

1. Hungaria (1946)

Hungaria memegang rekor redenominasi terbesar sepanjang sejarah.

Pada 1946, pemerintah mengganti pengo dengan forint dengan rasio fantastis: 400 oktiliun pengo = 1 forint.

Satu oktiliun memiliki 27 angka nol.

Pada masa itu, uang kertas tertinggi bernilai 20 oktiliun pengo, namun nilainya hanya sekitar 0,04 dolar AS.

Hiperinflasi dipicu perang dan krisis ekonomi, di mana harga bisa melonjak lima kali dalam sehari dan nilai uang merosot 400% setiap hari.

Pemerintah sempat mengeluarkan pecahan milpengo dan b.-pengo sebelum akhirnya menetapkan forint sebagai mata uang baru pada Agustus 1946.

Hingga kini, forint masih digunakan dan relatif stabil.

2. Zimbabwe (2009)

Zimbabwe mengalami salah satu hiperinflasi terburuk dunia, dengan inflasi mencapai 79,6 miliar persen per bulan.

Pada 2009, pemerintah menghapus 12 nol dari mata uang lama sehingga 1 dolar baru setara 1 triliun dolar lama.

Nilai tukar yang terus jatuh membuat pemerintah akhirnya mengizinkan penggunaan mata uang asing.

Zimbabwe baru kembali memakai mata uang nasional pada 2019.

3. Yunani (1944)

Pasca-pendudukan Nazi, Yunani dilanda inflasi ekstrem.

Uang 100 miliar drachma bahkan tidak berarti banyak.

Setelah redenominasi, ekonomi perlahan membaik, meski butuh beberapa tahun hingga inflasi turun.

Yunani kemudian kembali mengganti mata uang pada 1954, sebelum akhirnya beralih ke euro pada 2001.

4. Jerman (1923)

Setelah Perang Dunia I, Jerman mencetak uang tanpa kontrol untuk membayar utang reparasi.

Pada puncaknya, inflasi mencapai 29.500 persen, dan uang 100 triliun papiermark hanya bernilai sekitar 24 dolar AS.

Rentenmark diperkenalkan dengan rasio 1 triliun papiermark = 1 rentenmark, langkah yang berhasil mengembalikan kepercayaan publik dan menjadi pondasi reformasi moneter berikutnya.

5. Yugoslavia (1994)

Dalam periode 1992–1994, Yugoslavia mengalami hiperinflasi terpanjang ketiga di dunia.

Pemerintah melakukan empat kali redenominasi dalam dua tahun.

Dinar 1994 bahkan hanya bertahan sebulan sebelum diganti lagi dengan Novi dinar yang dipatok pada mark Jerman.

6. China Tiongkok (1949)

Setelah perang saudara dan pendudukan Jepang, inflasi melonjak drastis.

Yuan emas diperkenalkan pada 1948 untuk menggantikan yuan lama dengan rasio 3 juta:1, namun gagal menahan inflasi.

Pada 1949, pemerintah memperkenalkan yuan perak dengan rasio 500 juta:1, tetapi keadaan tetap tidak stabil hingga renminbi (RMB) dijadikan mata uang resmi, yang dipakai hingga saat ini.

7. Nikaragua (1991)

Akibat perang dan krisis ekonomi, inflasi mencapai tingkat 13.000 persen per tahun.

Pemerintah akhirnya mengganti mata uang lama dengan rasio 5 juta:1.

Langkah ini membantu menstabilkan ekonomi meski tantangan sosial masih besar.

8. Republik Zaire (Kongo) (1993)

Negara yang kini bernama Republik Demokratik Kongo ini mengalami krisis panjang sejak merdeka.

Pada 1993, pemerintah memperkenalkan nouveau zaïre, namun inflasi tetap tinggi karena korupsi dan konflik internal.

Pada 1997, Kongo kembali menggunakan franc Kongo.

9. Bolivia (1987)

Bolivia pernah mencatat inflasi hingga 20.000 persen pada 1985.

Pada 1987, pemerintah memperkenalkan boliviano baru dengan rasio 1 juta:1.

Kebijakan ini berhasil menstabilkan perekonomian, dan boliviano bertahan sebagai mata uang hingga kini.

10. Turki (2005)

Turki hidup dalam inflasi tinggi selama lebih dari tiga dekade.

Pada 2005, enam nol dihapus dari nominal mata uang dan lahirlah lira baru.

Empat tahun kemudian, embel-embel “baru” dihapus sehingga kembali disebut lira Turkiye.

Kebijakan redenominasi dianggap sukses memulihkan stabilitas moneter, meski dalam beberapa tahun terakhir inflasi kembali meningkat.

11. Peru (1985)

Peru sempat mengganti sol menjadi inti pada 1985 dengan rasio 1.000:1.

Namun inflasi justru makin menggila hingga 1990-an.

Pada 1991, pemerintah memperkenalkan nuevo sol dengan nilai 1 nuevo sol = 1 juta inti.

Setelah stabil, pada 2015 namanya kembali menjadi “sol”.

12. Ukraina (1996)

Usai bubarnya Uni Soviet pada awal 1990-an, Ukraina sempat terjerat inflasi yang melonjak tajam.

Untuk memulihkan keadaan, pemerintah melakukan redenominasi pada 1996 dengan mengganti kabovanets menjadi hryvnia sekaligus memangkas lima digit nol dari nominalnya.

Langkah tersebut berhasil meredam inflasi dan perlahan mengembalikan kepercayaan publik terhadap mata uang baru Ukraina.

13. Rumania (2005)

Rumania resmi melakukan redenominasi mata uang pada 1 Juli 2005, mengganti lei lama (ROL) dengan leu baru (RON) sesuai Undang-Undang No. 348/2004.

Dalam prosesnya, pemerintah menetapkan rasio 10.000 lei lama menjadi 1 leu baru.

Kebijakan ini dirancang untuk menekan inflasi yang melonjak setelah peralihan ekonomi dari sistem terpusat ke pasar bebas, sekaligus mempersiapkan Rumania memasuki Uni Eropa.

Langkah redenominasi tersebut berlangsung mulus dan dinilai berhasil menyederhanakan transaksi, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memperbaiki citra mata uang nasional.

Beberapa tahun kemudian, tingkat inflasi Rumania pun berhasil turun hingga berada di level satu digit.

14. Brasil (1994)

Brasil sempat terjebak dalam inflasi yang melambung pada era 1980-an hingga awal 1990-an, memaksa pemerintah berulang kali mengganti mata uang nasional.

Titik baliknya muncul pada 1 Juli 1994, ketika pemerintah memperkenalkan real (BRL) sebagai pengganti cruzeiro real melalui program reformasi besar yang dikenal sebagai Plano Real.

Langkah ini terbukti efektif meredam inflasi dan membuka babak baru stabilitas ekonomi Brasil yang berlangsung hingga bertahun-tahun setelahnya.

15. Rusia (1998)

Rusia melaksanakan redenominasi pada 1 Januari 1998 dengan menetapkan nilai 1 rubel baru (RUB) setara 1.000 rubel lama (RUR).

Kebijakan ini ditujukan untuk merapikan sistem pembayaran dan akuntansi setelah bertahun-tahun menghadapi inflasi tinggi pasca bubarnya Uni Soviet.

Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi negara.

Namun, tidak lama setelah redenominasi diberlakukan, Rusia diterpa krisis finansial 1998 yang membuat nilai rubel merosot hingga dua pertiga terhadap dolar AS.

Dampaknya, redenominasi hanya menghasilkan perubahan administratif dan gagal menyentuh akar masalah, seperti defisit fiskal serta ketergantungan ekonomi pada ekspor komoditas.

16. Korea Utara (2009)

Korea Utara melakukan redenominasi secara tiba-tiba pada 30 November 2009, menetapkan nilai 100 won lama menjadi hanya 1 won baru.

Pemerintah mengklaim kebijakan ini bertujuan menekan inflasi sekaligus mengekang aktivitas pasar gelap yang semakin berkembang di luar mekanisme negara.

Namun, masyarakat hanya diberi waktu sangat terbatas untuk menukar uang mereka, ditambah dengan batas penukaran yang ketat.

Alhasil, kebijakan ini berbalik memicu kekacauan ekonomi, di mana banyak warga kehilangan tabungan karena tidak bisa menukarkan seluruh uang lama, sementara harga kebutuhan sehari-hari justru melambung drastis.

Waktu Realisasi Redenominasi

Lantas, kapan wacana redenominasi rupiah benar-benar diwujudkan?

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, bukan Kementerian Keuangan.

Purbaya juga menampik anggapan bahwa redenominasi akan dijalankan dalam waktu dekat.

Ia memastikan kebijakan tersebut tidak akan direalisasikan pada tahun 2026.

“Enggak, enggak tahun depan. Saya enggak tahu itu bukan (urusan) Menteri Keuangan, tapi urusan bank sentral. Kan bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan" ujar Purbaya.

"Jadi, jangan gue yang digebukin, gue digebukin terus,” tambahnya sambil berseloroh.

(apr)